Sidang Mantan Ketua AKLI, Lemah Barang Bukti?

Bandar Lampung-Mantan ketua AKLI Lampung, Sa, kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.  Dalam persidangan perkara pelanggaran undang – undang IT dengan agenda mendengarkan saksi.  Dalam sidang kali ini pelapor dari terdakwa dihadirkan untuk memberikan keterangannya.

Ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan, satu diantaranya Ns yang diketahui merupakan pihak pelapor atas dugaan yang dilakukan terdakwa Sa.

Dari keterangan NS, bahwa kejadian yang membuatnya melaporkan Sa ke pihak berwajib tersebut  berawal dari surat tembusan yang diterimanya, terkait daftar anggota AKLI tahun 2013 dibulan Juni  lalu. Yang kemudian pada Desember 2012, terdakwa pun juga mengirimkan surat tembusan terkait daftar anggota AKLI tahun 2013 yang ditandatangani terdakwa selaku ketua umum AKLI Lampung.

Namun surat tembusan terkait daftar anggota yang ditujukan ke saksi selaku wakil ketua lembaga pengembangan jasa kontruksi provinsi lampung,  tak direspon oleh saksi  sehingga terdakwa merasa geram dan mengirimkan pesan singkat yang  bernada tak pantas  yang dianggap saksi telah menghina dirinya.

Dalam persidangan kali ini,  kuasa hukum terdakwa mencecar beberapa pertanyaan kepada saksi  lantaran keterangan yang diberikan oleh saksi dianggap meragukan dalam perihal barang bukti satu unit handphone  dimana pesan singkat dari terdakwa yang dipermasalahkan tersebut diterima oleh saksi.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh hakim ketua Joni Butar – Butar,  penasihat hukum Sa meminta kepada saksi untuk membuktikan secara otentik  bahwa screenshoot pesan tersebut memang dari handphone miliknya.

Dari bantahan terdakwa,  dirinya tidak pernah merasa pernah mengirimkan pesan singkat itu kepada saksi  sehingga pihak terdakwa meminta bukti kebenaran kepemilikan handphone yang dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian.

Diketahui dalam dakwaannya  terdakwa Sa, dijerat menggunakan pasal pasal 27 ayat  3  junto pasal 45 ayat 1 undang – undang rnomor 11 tahun 2008 tentang IT pasal 310 ayat 2 KUHP, tentang pencemaran nama baik  dan pasal 335, ayat 1 tentang perlakuan yang tak menyenangkan  dengan ancaman pidana paling lama selama enam tahun  dan denda paling banyak satu miliar rupia

Sementara sidang lanjutan dari perkara ini akan digelar kembali pada pekan depan  dengan agenda yang masih akan mendengarkan keterangan saksi.(Tinus)

 

 

 

Posting Terkait