Sidang Muchlis Basri Seolah Formalitas

Sidang perdana Mukhlis BAsri terkait kasus tindak pidana narkotika. (Foto Wendry)

BANDARLAMPUNG, FS – Sidang perdana tindak pidana Narkotika dengan tersangka Muchlis Basri, Oktarika dan Doni Lesmana seolah Formalitas saja atau dalam bahasa sederhana dapat dikatakan yang penting melalui tahap persidangan.
Hal itu terlihat dari jalannya persidangan yang digelar sekitar satu jam itu terlihat seperti sudah terjadi pengkondisian ruang sidang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Syarif mendakwa tiga terdakwa dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Setelah membacakan dakwaan lantas langsung pemeriksaan saksi-saksi.
Salah satu saksi yakni dari BNNP Lampung dr Novan menerangkan bahwa ada dua tim assessment yaitu tim pertama tim medis yang bertugas menentukan tingkat ketergantungan seseorang dan yang kedua tim hukum yang melihat apakah seseorang masuk dalam sindikat pengedar narkoba atau hanya seorang pemakai.
“Terhadap terdakwa ini yang mulia kami rekomendasikan untuk konseling seminggu sekali. Dan saat ini sudah dua kali jadi harus menjalani empat kali lagi konseling dan nanti ada pasca konseling,” ujar Dovan dihadapan Majelis Hakim PN Tanjung Karang, Selasa (21/2)
Ahmad Lakoni selaku hakim ketua kemudian mengatakan akan mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Selanjutnya saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum yaitu Edi Rifai dosen hukum pidana Universitas Lampung.
Akademisi tersebut menjelaskan bahwa seorang pemakai narkoba yang tidak menyebabkan suatu tindak pidana maka harus direhabilitasi. 
“kalau dia pemakai narkoba tapi tidak menimbulkan perbuatan pidana maka layak direhabilitasi. Sebab kalau dia dihukum penjara maka akan memperparah keadaan. Jadi bukan judgement tapi teater,” jelas Edi Rifai saat memberikan keterangan dipersidangan.
Keterangan dua saksi tersebut sudah mengarahkan bahwa rekomendasi rehabilitasi Muchlis Basri sesuai dilihat dari sisi penanganan medis dan juga dari kacamata akademik. Kedua hal tersebut tentunya sudah didukung persetujuan rekomendasi Kepolisian yang menangkap ketiga terdakwa.
Pantauan Fajar Sumatera yang mengikuti jalannya persidangan sampai selesai yaitu sikap jaksa yang sangat pasif. JPU M.Syarif saat ditanya Hakim Ketua Ahmad Lakoni terkait apakah akan menghadirkan saksi yang memberatkan Terdakwa, JPU tampak bingung menjawab pertanyaan hakim. 
Hal itu jelas terlihat dari gerak tubuh serta mimik wajah jaksa yang terkesan menunggu bahasa isyarat. Tak pelak, hakim ketua seolah menggiring dengan bahasa,” alat bukti berupa surat ini sudah jelas jadi tidak perlu menambah saksi untuk dihadirkan,” ucap Ahmad Lakoni kepada JPU M.Syarif.
Mendengar ucapan Lakoni, JPU akhirnya mengatakan dengan ragu-ragu bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan saksi. Bukan hanya M.Syarif, JPU yang mendampinginya juga demikian. Saat memberikan pertanyaan kepada para terdakwa juga seolah Formalitas.
Pasalnya pertanyaan yang diajukan sama sekali tidak berbobot dan tidak menohok. Hal itu dapat didengar dari pertanyaan JPU yang menanyakan kepada para terdakwa terkait lamanya waktu mengkonsumsi pil happy five tersebut. “sudah berapa lama pakai,” kata JPU
Ketiga terdakwa menjawab dengan jawaban sama yakni sudah memakai happy five selama satu tahun.
Kasus ini bermula saat Mukhlis Basri ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada Sabtu (21/1/2017) malam, di Hotel Emersia Bandar Lampung kamar 207/208. Bersamaan dengan itu, polisi juga menangkap oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Lampung Oktarika yang merupakan keponakannya, dan satu anggota DPRD Tanggamus Nuzul Irsan dari Fraksi PDIP, dua pegawai swasta Doni Lesmana dan Eddi Yusuf.(WN)

Posting Terkait