Sikap KPK di Balik Keputusan MA yang Kurangi Vonis Eks Ketua PKB Lampung Musa Zainuddin

Eks Ketua PKB Lampung Musa Zainuddin. Foto: Istimewa.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyatakan sikapnya pasca Mahkamah Agung [MA] mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali [PK] yang diajukan eks Ketua PKB Lampung Musa Zainuddin. MA menyatakan bahwa vonis kepada Musa Zainuddin dikurangi 3 tahun, menjadi 6 tahun.

”KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa [PK_red] dikabulkan oleh Majelis Hakim,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, 21 September 2020.

Baca Juga:  Hari Ini KPK Periksa Mantan Bupati dan Anggota DPRD Lamteng

KPK juga memberikan catatan kecil, soal bagaimana lembaga antirasuah itu menghitung banyaknya pemotongan hukuman yang dikeluarkan MA. KPK menganggap persoalan ini sebagai fenomena yang tidak seharusnya berkelanjutan, meski di satu sisi setiap putusan itu harus tetap dihormati.

”Kami mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong. Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan,” lanjut Ali Fikri.

Ali Fikri menambahkan, KPK mampu memastikan bahwa pemotongan hukuman yang telah menjadi fenomena tadi membuat masyarakat semakin memberikan penilaian buruk terhadap penegakan hukum.

Baca Juga:  Ini Kata KPK Soal Pansus Angket Minta Presiden Jokowi Bentuk Pengawas

“Sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, KPK pastikan fenomena ini juga akan memberikan imej buruk dihadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilanpun semakin tergerus,” ujar Ali Fikri.

KPK, lanjut Ali Fikri, mengajak MA untuk bersama-sama memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. ”Selain itu efek jera yang diharapkan dari para pelaku korupsi tidak akan membuahkan hasil. Ini akan semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia,” terangnya.

Baca Juga:  Diadukan LSM, Bidang Pengawasan Periksa Jaksa-jaksa Dari Kejari Kotabumi

“Bahwa selain itu tentu dibutuhkan komitmen yang kuat jika kita semua ingin memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dimulai dari pimpinan negara ini hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi,” timpalnya.

KPK pun berharap MA mampu menerapkan Perma tentang pedoman pemidanaan yang baru-baru ini diterbitkan. “KPK mendorong MA segera mengimplementasikan Perma tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan termasuk pedoman tersebut tentu mengikat pula berlakunya bagi Majelis Hakim tingkat PK,” tandasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

KPK Musa Zainuddin PKB Lampung

Posting Terkait