SKPD Pemprov Diminta Tingkatkan Akuntabilitas

Gubernur Lampung saat mendorong Perjanjian Kinerja Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama. – (ist)
BANDARLAMPUNG, FS – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengedepankan akuntabilitas. 

“Ke depan, setiap SKPD harus mengedepankan akuntabiltas dalam penyusunan programnya,” kata Ridho dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Selasa (21/3).

Akuntabilitas, artinya, setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Menyikapinya, 51 pejabat pembina  pratama dituntut menyusunan program kerja yang maksimal, terukur dan berorientasi pada hasil. 


“Saya harapkan perjanjian kinerja ini bukan sekedar perjanjian semata, namun memang ada kinerja nyata yang terwujud,” katanya.

Terlebih nilai LAKIP Lampung pada 2016 lalu masih berada di kisaran CC. Artinya, akuntabilitas Pemprov Lampung hanya berada di kisaran cukup. Mengingat nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Di tempat yang sama Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung, Aris Fadila mengatakan penting bagi setiap SKPD untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyampaian laporan kinerja. Selama ini pemerintah masih berfokus dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengejar opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal jika ditilik lebih lanjut. Laporan akuntabilitas ini jauh lebih penting.
“Kalau laporan keuangan, sepanjang didukung bukti dan sesuai standar pasti WTP (wajar tanpa pengecualian/opini BPK). Tapi kan esensi pembangunan tidak semata-mata untuk itu, apakah pembangunan selama ini ada manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.

Manfaat pembangunan diukur melalui LAKIP. Artinya, jika nilai LAKIP jeblok, bisa diasumsikan bahwa pembangunan belum menjangkau masyarakat. 

“Atau selama ini metode penyusunan LAKIP masih belum dipahami dengan baik. Saya harap ada persamaan persepsi antar kepada SKPD, sehingga LAKIP Lampung dapat menjangkau nilai B,” tandasnya.(ZN)

108 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment