Soal Ali Rahman, Ketua DKPP RI : Bawaslu Punya Kapasitas

Ketua DKPP RI, Muhammad (dok.DKPPRI)

BANDAR LAMPUNG – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, menyebut, Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota, lebih pantas menangani dugaan status ganda Kepala BKD Way Kanan, Ali Rahman, yang sejak tahun 2008 lalu memiliki KTA Partai PDI Perjuangan.

Menurutnya, Bawaslu memiliki kapasitas untuk menangani hal tersebut karena masuk dalam dugaan pelanggaran pemilu dan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
Ia juga mengaku, sejauh ini belum ada laporan dari Bawaslu Kabupaten Way Kanan yang masuk ke DKPP perihal Ali Rahman.

Baca Juga:  Adipati-Ali Rahman Bantah Bagi-bagi Rp50 Ribu

“Sampai dengan malam ini, kami belum dapat laporan ataupun informasi mengenai hal itu,” kata Muhammad, saat dihubungi redaksi, Senin (7/9) malam.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menjelaskan, sudah meminta Bawaslu Way Kanan untuk mengumpulkan informasi terkait Ali Rahman.

“Kalau benar bersangkutan (Ali Rahman) anggota partai pasti ada pelanggaran, tapi bukan UU Pemilu, lebih ke KASN. Karena kami tidak sampai kesana, karena itu mungkin bawaslu menyatakan berhenti menangani laporan,” jelas Khoir, saapan akrabnya.

Baca Juga:  Diduga Kasus Ali Rahman, PDI-P Alihkan Dukungan

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Way kanan, tidak dapat melanjutkan pemeriksaan atas temuan adanya dugaan status ganda Kepala BKD Way Kanan, Ali Rahman, yang sejak tahun 2008 lalu memiliki KTA Partai PDI Perjuangan.

Ketua Bawaslu Way Kanan, Yesi Karnainsyah, menjelaskan tidak dapat ditindaklanjutinya temuan dengan nomor 002/TM/PB/KAB/08.10/VIII/2020 tersebut dengan alasan, temuan tidak memenuhi alasan pelanggaran pemilihan.

“Sudah kita tanyakan langsung Jumat lalu kepada saudara Ali Rahman, dan hasilnya kita tidak dapat melanjutkannya alias dihentikan,” terang Yesi, Senin (7/9).

Baca Juga:  Halo Bawaslu.... Golkar Akhirnya Akui Ali Rahman Kader

Dia menambahkan, temuan atau laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materi pelaporan serta melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang.
Kendati demikian dalam catatan Bawaslu Way Kanan, mengaku persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti ke instansi tujuan yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU RI dan KPU Provinsi, Penyidik Mabes Polri atau Polda Lampung serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN-RI) dan Inspektorat Kabupaten Way Kanan.(Irzon)

Ali Rahman DKPP RI Muhammad

Posting Terkait