Soal IUP Tanjung Tua, Pemprov Harus Tegas

Bandar Lampung – Pemerintah provinsi Lampung harus berani ambil tindakan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Wilayah Tanjung Tua kecamatan Bakauheni.

Begitulah pernyataan sikap tegas dari Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri. Ia mengatakan IUP tidak diperboleh kan untuk terbit jika terbukti adanya dugaan pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah itu.

“Kita menyikapi jikalau emang ada dugaan pelanggaran Tata Ruang kita (akan) sikapi pemprov kenapa memberikan IUP itu,” tegasnya via telpon, Rabu (7/4).

Selanjutnya, jika hal ini terbukti Walhi akan meminta kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mencabut IUP Eksplorasi di Wilayah Tanjung Tua kecamatan Bakauheni tersebut.

“Point kedua jika benar RTRW nya terbukti kita akan mendorong Gubernur Lampung untuk mencabut IUP itu,” imbuhnya.

Sebelumnya Irfan pun telah mengetahui bahwa daerah itu berpotensi melanggar RTRW. Namun ia merasa heran setelah IUP tersebut diterbitkan.

“Tahun lalu, sudah pernah meninjau, kalau dilihat memang melanggar tata ruang nya. Namun untuk melanggar Perda Zonasi masih dikatakan aman,” ucapnya.

Terpisah, Direktur LBH Lampung Raya Bandar Lampung, Alian Setiadi, mengkritisi adanya penerbitan IUP Eksplorasi di Wilayah Tanjung Tua kecamatan Bakauheni. Sebab kawasan Bakauheni dan sekitarnya seharusnya dijadikan kawasan Parawisata terintegrasi.

Hal ini ditandai dengan MOU antara Pemprov Lampung dengan PT ASDP Indonesia (Persero), PT Indonesian Tourism Development Corporation (PT. ITDC) dan PT. Hutama Karya pada Oktober 2019 silam. (*)

Reporter : M. Yunus Kedum

Posting Terkait