Soal Korupsi pada BP2KAD Lampung Timur, Jaksa Diminta Sita Dokumen BPK Pusat

Hakim Perintahkan Jaksa Sita Dokumen BPK Pusat yang Dipamerkan di PN Tipikor Tanjungkarang

Hasil audit investigatif dari BPK Pusat dipamerkan hingga belakangan diperintahkan hakim untuk disita jaksa. Foto: Ricardo Hutabarat

Fajarsumatera.co.id – Japriyanto Manalu selaku Kuasa hukum Direktur PT Topcars Indonesia Aditya Karjanto mengajukan pertanyaan seputar terbitnya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Pusat kepada saksi bernama Senen Mustakim.

Senen Mustakim adalah eks Kepala BP2KAD Lampung Timur. Dia dihadirkan di ruang Garuda pada Pengadilan Negeri [PN] Tipikor Tanjungkarang, Jumat, 8 Januari 2021.

Sidang kali ini berkaitan dengan kasus sangkaan korupsi pada BP2KAD Lampung Timur saat Senen Mustakim menjadi orang nomor satu di instansi itu.

Senen Mustakim dan Japriyanto mengeluarkan kalimat senada, bahwa BPK Pusat yang melakukan hasil audit investigatif atas permintaan Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan tidak ada kerugian negara.

Hasil audit itu dilakukan BPK Pusat karena Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan proses penegakan hukum atas pengadaan kendaraan dinas yang dilelang pada BP2KAD Lampung Timur.

Baca Juga:  Dinilai Kooperatif Jadi Alasan di Balik Melenggangnya Terdakwa Korupsi Pengadaan Randis Bupati-Wabup Lampung Timur

Kendaraan itu dimaksudkan untuk digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Yang pada akhirnya kendaraan itu berhasil dilelang dan digunakan saat Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori menjadi bupati dan wakil bupati.

Dokumen BPK itu kemudian dijelaskan didapat Pemda Lampung Timur berdasarkan permintaan Zaiful Bukhori ke BPK Pusat. Sosok Zaiful Bukhori sebagai pihak yang meminta dokumen itu dibenarkan oleh Senen Mustakim.

Ucapan tersebut lantas ditanggapi hakim dengan menanyakan mengapa dan apa tujuan Pemda Lampung Timur meminta hasil audit investigatif itu.

Senen Mustakim bilang, bahwa hasil audit investigatif itu adalah dokumen yang secara transparan dapat diketahui oleh publik.

Hakim kemudian mengatakan bahwa audit investigatif itu dilakukan dan dimaksudkan dalam rangka proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Senen Mustaqim Beri Saksi dalam Kasus Korupsi yang Libatkan PT Topcars Indonesia

Dokumen BPK Pusat yang diklaim itu kemudian ingin dipamerkan di hadapan majelis hakim. Hakim mempersilahkannya.

Setelah dipamerkan, hakim minta jaksa sebagai penuntut umum agar menyita dokumen tersebut. Sebelum disita jaksa, hakim terlihat sempat melihat secara rinci lembar per lembar dokumen BPK Pusat tersebut.

Mengutip Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK. Pada Pasal 11 dalam peraturan ini diulas tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan.

Yang disebut dengan audit investigatif masuk kategori informasi publik yang dikecualikan.

Pasal 11 huruf b ayat 2 menyatakan, informasi publik yang dikecualikan meliputi hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan Fraud Forensic.

Merujuk pada UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Baca Juga:  Dinilai Kooperatif Jadi Alasan di Balik Melenggangnya Terdakwa Korupsi Pengadaan Randis Bupati-Wabup Lampung Timur

Pada Pasal 17  disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

 

Reporter: Ricardo Hutabarat

BP2KAD Lampung Timur PT Top Cars Indonesia Senen Mustaqim

Posting Terkait