Soal Pelayaran di Muara Teladas, PT STTP Kantongi Dokumen Resmi

MENGGALA,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang tegaskan jika tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) dalam melaksanakan Program Penyediaan Alur Pelayaran di muara dan sungai Kuala Teladas.

Pasalnya dalam pelaksanaanya pihak perusahaan sudah mengantongi berbagai Dokumen resmi,sebagai legalitas,sehingga sah menurut aturan hukum yang berlaku.

Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik,(PHP) Sekretariat Pemkab Tulangbawang Saut Sinurat,pada Jum’at 27/08.

Menurut Saut,Program Penyediaan Alur Pelayaran,merupakan program Gubernur Lampung melalui Dinas Perhubungan,bertujuan untuk mengoptimalkan jalur transportasi sungai dan laut.

Secara geografis,wilayah Tulangbawang dikelilingi oleh rawa dan sungai panjang membentang sehingga menghubungkan antar beberapa Kabupaten.

“Di Hulu Sungai menghubungkan beberapa Kabupaten,begitupun di hilir,yang berbatasan  langsung dengan laut,artinya berbagai potensi hasil sungai dan laut harus terus kita gali,pertahankan dan lestarikan,untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,”terang Saut.

Menurut Saut,dulunya sewaktu era kejayaan PT.Dipasenan Citra Dermaja (DCD) sungai Tulangbawang,selalu ramai dengan lalu lalang berbagai kapal,karena jalur sungai merupakan satu-satunya akses transportasi masyarakat.

Namun ujar Saut,setelah berjalannya waktu DCD,tidak lagi beroperasional jalur sungai Tulangbawang,menjadi sunyi,dan saat ini kondisinya mengalami pendangkalan.

“Nah adanya program Penyediaan alur Pelayaran,membuka kembali akses transportasi sungai,dengan tujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat,apalagi disepanjang sungai ada perkampungan masyarakat,tentu ini menjadi peluang masyarakat untuk membuka berbagai usaha,”ucapnya.

Selain itu,saat kondisi sungai,dilakukan pendalaman lanjut Saut,otomatis akan berdampak juga terhadap peningkatan Hasil tangkap Para Nelayan,khususnya para Nelayan Tradisional.

Persoalan Pro dan Kontra yang terjadi pada program Penyediaan Alur Pelayaraan,disebabkan adanya miss komunikasi,lantaran kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat.

Sehingga kata Saut,adanya simpang siur kebenaran informasi yang diterima masyarakat,dalam Penyediaan Alur Pelayaraan menyebabkan masyarakat gundah dan khawatir jika akan berdampak terhadap ekonomi mereka.

Padahal sambung Saut,pro maupun kontra hal yang biasa terjadi,karena merupakan sebuah Dinamika dalam Pembangunan.

Kendati semua dilaksanakan sesuai aturan,dengan kata lain Perusahaan telah memiliki Legalitas,namun hendaknya pro maupun kontra harus ditangani dengan adil dan Bijak.

“Kita harus maklum mayoritas masyarakat kuala teladas dan sekitarnya adalah Nelayan,adanya informasi salah tentu membuat mereka /Nelayan resah,nah disitu tugas kita untuk memberikan pemahaman jika apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan,sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik,”ujarnya.

Oleh sebab itu Saut,tegaskan jika pihak Pemkab Tulangbawang Siap Memfasilitasi, agar  persoalan tersebut dapat segera terselesaikan.

“Kami punya beban moral,karena kebetulan program ada diwilayah,tulangbawang,kami akan coba fasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama,mencari solusi terbaik,dengan demikian program akan terlaksana sesuai harapan Masyarakat,”pungkasnya.(Fs-Murni.Ac)

Posting Terkait