Soal Pemalsuan Surat RDP, BK DPRD Segera Keluarkan Rekomendasi

Ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli.

BANDAR LAMPUNG – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung akan mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan pemalsuan surat rapat dengar pendapat (RDP) panitia seleksi Sekdaprov Lampung.

“Target kita bulan ini harus selesai dan BK  harus ada rekom ke pimpinan. Karena BK ini sebagai alat kelengkapan membantu pimpinan untuk menegakan kode etik.  Dalam waktu dekat, kita jug akan sesegera mungkin memanggil pihak yang ada korelasi dengan persoalan ini ”kata ketua BK DPRD Lampung Abdullah Fadri Auli, Senin (15/10).

Hasil rekomendasi ini nantinya bersifat administrasi maupun pelanggaran hukum akan disampaikan ke pimpinan DPRD Lampung.

“Selanjutnya terserah pimpinan, jika dianggap tidak merusak marwah lembaga, mungkin diam sampai disini. Tetapi kalau pimpinan menganggap marwah lembaga ini perlu dijaga, dilindungi dan diperbaiki, maka akan ditindaklanjuti, mungkin nantinya ada pelaporan ke aparat kepolisian,”ungkapnya.

Selain itu, dalam permasalahan ini, ia menegaskan bahwa pihaknya berbicara tentang kode etik bukan soal hukum secara murni.

“Jadi yang kita ambil langkah tentang tindakan yang melanggar kode etik. Bisa saja mengarah ke persoalan administrasi, baik di komisi I ke anggotanya ataupun ke staf. Tetapi, mungkin ada juga hasil rekomendasi kita terhadap persoalan hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, BK DPRD Lampung memeriksa wakil ketua empat DPRD Johan Sulaiman pada Senin (15/10) pagi. Johan Sulaiman diperiksa sehubungan pemalsuan tanda tangan dirinya dalam surat undangan rapat dengar pendapat dari komisi satu ke tim panitia seleksi terbuka jabatan Sekda provinsi Lampung.

Dalam sidang pemeriksaan badan kehormatan, terungkap jika pemanggilan terhadap tim panitia seleksi tidak sesuai dengan mekanisme, dimana komisi satu dalam melakukan pemanggilan tim panitia seleksi tidak melalui pimpinan komisi I, Sekretariat dewan dan bagian persidangan.

Di hadapan ketua badan kehormatan, Johan Sulaiman beranggapan bahwa untuk mengundang mitra maupun bukan mitra dalam sebuah rapat dengar pendapat seharusnya melalui rapat internal komisi I.

Tim panitia seleksi menurut Johan Sulaiman tidak termasuk dalam mitra komisi satu karena bukan sebuah lembaga permanen. Untuk itu dalam rapat pimpinan bersama Pattimura, Imer darius, Ismet Roni, sepakat untuk menunda pertemuan dengan tim panitia seleksi.

Untuk menindaklanjuti keterangan yang disampaikan oleh Johan Sulaiman, badan kehormatan DPRD provinsi lampung menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait tanpa merinci jadwal sidang pemeriksaan, dengan alasan untuk menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi tersebut.

Abdullah menargetkan proses pemeriksaan di sidang badan kehormatan akan selesai di bulan ini dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan dewan yang bersifat etika karena merupakan pelanggaran kode etik dan bukan rekomendasi hukum secara murni. (JS)

BK DPRD

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan