Soal PK Paslon Yutuber, KPU Kota Siapkan Jawaban ke MA

Fajarsumatera.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung alan segera menetapkan Paslon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah dan akan menetapkan paslon Walikota dan Wakil Walikota terpilih paling lama 5 hari setelah putusan ketetapan MK diterima.

Pasca sidang pembacaan penetapan penarikan permohknan pemohon perkara nomor : 25/PHP.KOT-XIX/2021 hari senin (15/2) oleh majelis Hakim panel II MK oleh karena itu KPU akan menjalankan regulasi sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020.

Hal itu diucapkan oleh Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah mengatakan sesuai dengan regulasi pasca keputusan MK maka KPU akan menjalankan amar keputusan dari MK sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU no.15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020.

“Berdasarkan regulasi pasca penetapan atau keputusan MK, maka kpu kab/kota segera menetapkan calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah salinan keputusan MK diterima resmi KPU RI,” kata Tio dalam rilis yang diterima oleh Fajar Sumatera, Selasa, (16/2).

Sementara itu terkait Peninjauan Kembali (PK) oleh Paslon nomor urut 2 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triyadi menghargai dan menghormati upaya Hukum dari Paslon nomor urut 2 itu.

“Kami menghormati & menghargai upaya hukum luar biasa (PK) yang sdh diregister pekara oleh panitera muda TUN MA,” ucapnya.

Mantan Fotografer ini juga menerangkan bahwa KPU Kota akan segera menyiapkan jawabam sebagai turut termohon surat panitera muda TUN MA no.2/PR/II/2 PK/PAP/2021 tentang Penerimaan dan Registrasi berkas permohonan PK sengketa pelanggaran administrasi pemilihan (PK PAP) Tanggal 8 februari 2021.

“Kami akan menyiapkan jawaban kontra memori PK sebagai termohon kepada MA sesuai dengan surat panitera TUN kepada kpu kota,” tutupnya.

Sementara itu, KPU Kota Bandar Lampung juga akan secara berjenjang meminta pendampingan dan Advokasi ke Divisi Hukum KPU Provinsi dan KPU RI dalam menghadapi sidang Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

Reporter : M. Yunus Kedum

Posting Terkait