Soal Skandal, Diawali Pansel KPUD Hingga Politik Uang

Dr. Yusdianto, SH, MH

Evaluasi menyeluruh terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung terus menjadi sorotan publik. Tak pelak, Panitia Seleksi Komisoner KPUD Lampung pun harus ditinjau kembali.

Kemurnian dan objektivitas memilih Komisioner KPUD ini tidak bisa dilepaskan dari proses rekruitmen melalui Panitia Seleksi (Pansel). Unsur hubungan kedekatan satu sama lain, jelas berpengaruh terhadap hasil. Hal itu ditegaskan kembali oleh Akademisi Hukum Universitas Lampung, Dr.Yusdianto, SH, MH yang merespon adanya skandal jual beli jabatan ditubuh KPU di Lampung.

“Pointnya, diawali dari rekruitmen 7 komisioner KPUD Lampung. Jangan hanya ansich melihat peristiwa hari ini. Mulai dari hubungan dekat pansel dengan komisioner, lolosnya 11 orang oleh pansel untuk dipilih menjadi 7 besar, lalu yang terpilih beberapa terdampak dari kasus money politk yg telah diputuskan melalui paripurna DPRD Lampung. Dari awal jika pansel peka dan merespon kekhawatiran publik semestinya peristiwa yang terjadi hari ini tidak bakal terjadi. Nyatanya kan tidak. Justru pansel meluluskan,”ujar Yusdianto lantang.

Baca Juga:  Yusdianto Desak BNNP Lampung Gelar Perkara Kalapas Kalianda

Soal ini sebelumnya pernah disoroti Akademisi muda ini dengan menolak untuk dilantik terhadap 7 Komisioner KPUD Lampung.

Pasalnya, hasil Pansus Money Politic (politik uang) DPRD Lampung, telah mengeluarkan lima rekomendasi untuk memperbaiki proses demokrasi di Provinsi Lampung, khususnya kepada lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Diantaranya, meminta Ombudsman memeriksa dan mengaudit kinerja KPU dan Bawaslu Lampung dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Pilgub Lampung tahun 2018, baik bersifat personal maupun pihak terkait indikasi politik uang.

Baca Juga:  Catatan Hukum: Penarikan Pajak Parkir di RS Umum Daerah Abdul Muluk

Selain itu, dalam rekomendasi pansus politik uang, disebutkan ada pemindahan dana hibah ke Bank Swasta, yang menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi penyelenggara mendapatkan fasilitas dari pihak bank seperti kendaraan, dan perabotan kantor lainnya.

Dalam hal ini, Bank Mandiri dan BRI Tanjungkarang, yang telah menerima pemindahan dana dari Bank Lampung, guna pembelian serta peminjaman mobil, mebeuler dan brangkas di KPU Lampung.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan, hasil pansus DPRD adalah produk politik yang menjadi dalil hukum. Dan itu menyasar untuk lembaga penyelenggara (KPU/Bawaslu).

Baca Juga:  Diskusi Publik - Yusdianto: Tolak Politik Transaksional yang Bekingi Balonkada

“Mereka (KPU) itu sudah dinyatakan bersalah menurut pansus politik uang. Ini bahaya, apalagi ketua pansus saat ini adalah ketua DPRD Lampung,” kata Yusdianto, Selasa (15/10).

Bahkan, lanjut dia, mereka yang namanya telah ditetapkan, sangat tak layak dilantik. Karena bisa jadi masyarakat dapat mengadukan mereka (komisioner KPU) ke DKPP atau ke jaksa atas perilaku membiarkan praktek politik uang di Lampung, sebagaimana hasil pansus money politic tersebut.

Terlebih lagi, tiga dari tujuh nama komisioner KPU merupakan wajah lama yang ikut terlibat dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah.

Dr. Yusdianto SH.MH Pansel KPUD Lampung Yusdianto

Posting Terkait