Sosok Baru Dalam Sidang Agung Ilmu Mangkunegara: Siapa Perempuan Ini & Apa Kata Pengadilan Soal Dia?

Sosok Baru Dalam Sidang Agung Ilmu Mangkunegara: Siapa Perempuan Ini & Apa Kata Pengadilan Soal Dia?

Saat persidangan berjalan pada pukul 14.30 WIB, seorang perempuan berbaju putih duduk bersama dengan kuasa hukum terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara.
Identitas dan status perempuan tersebut hingga kini belum diketahui. Foto: Ricardo/Fajar Sumatera.

Bandar Lampung – Majelis hakim menjadwalkan persidangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Persidangan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, 17 Juni 2020.

Di awal persidangan dimulai, terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara dan kuasa hukumnya mendapat giliran pertama untuk membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim dan jaksa KPK. Usai dibacakan, majelis hakim meminta persidangan untuk diskors sementara dan dilanjutkan kembali pada pukul 14.30 WIB.

Komposisi awal orang-orang yang ada pada persidangan itu ialah, terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara; Syahbudin; Wan Hendri; dan Raden Syahril. Keempat terdakwa ini menjalani sidang di tempat mereka di tahan karena proses persidangan berlangsung secara virtual.

Untuk posisi kuasa hukum, terdapat di sejumlah lokasi yang berbeda. Dimulai dari kuasa hukum Agung Ilmu Mangkunegara: Sopian Sitepu yang posisinya saat itu berada di kantornya; Firdaus Pranata Barus mendampingi Agung Ilmu Mangkunegara di Rutan Bandar Lampung Kelas IA. Kuasa hukum terdakwa Kadis Perdagangan Wan Hendri sendiri, berada di Jakarta.

Yang ada di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang di antaranya kuasa hukum dari Agung Ilmu Mangkunegara: Japriyanto dan Umar. Kuasa hukum terdakwa Raden Syahril dan Syahbudin juga di tempat yang sama.

Komposisi orang-orang itu kemudian berubah pada saat persidangan kembali dimulai. Sopian Sitepu dan Japriyanto terlihat tidak lagi mengikuti proses persidangan.

Kemudian ada sosok yang terlihat duduk menggantikan Japriyanto di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang. Seorang pria dan perempuan. Pria tersebut duduk di sebelah Umar dan berseragam layaknya seorang advokat. Sementara perempuan itu memakai baju putih.

Menurut Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, perempuan tersebut adalah bagian dari kuasa hukum Agung Ilmu Mangkunegara. Namun ia bukan bertindak sebagai advokat, tetapi orang yang bertugas sebagai teknisi jika suatu waktu ada kendala karena sidang secara virtual rentan mengalami gangguan.

Efiyanto sepenuhnya memahami tata tertib persidangan yang berlaku pada perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP. Bahwa hakim berhak menanyakan kepada kuasa hukum tentang surat kuasa dan kartu ijin praktek dari seorang advokat sebelum persidangan dimulai.

“Itu udah kami tanya, dia itu yang tim IT dari (kantor) Sopian Sitepu. Tapi karena ini kan demi kelancaran persidangan, ya itu kami ijinkan. Takutnya nanti ada hambatan kendala di laptop. Kayak kami misalnya juga menggunakan tim IT,” kata Efiyanto kepada reporter Fajar Sumatera. “Seharusnya harus ada surat kuasa. Kita maklumi aja. Kalau memang asisten yang khusus soal IT kalau pakai toga juga nggak apa-apa tapi nggak boleh nanya (ketika persidangan berjalan),” jelas Efiyanto.

Baca Juga:  KPK Dorong Unila Masukkan Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum

Ada Suasana yang Berbeda Dalam Sidang Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara

Saat persidangan berjalan pada pukul 14.30 WIB, seorang perempuan berbaju putih duduk bersama dengan kuasa hukum terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara.
Identitas dan status perempuan tersebut hingga kini belum diketahui. Foto: Ricardo/Fajar Sumatera.

 

Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang Hendri Irawan mengatakan sepatutnya seorang asisten duduk di kursi pengunjung sidang, bukan di depan seperti yang dilakukan perempuan tersebut. Sebab ia dinilai tidak cukup syarat untuk duduk bersamaan dengan kursi kuasa hukum ketika sidang berjalan.

“Nggak boleh. Kalau dia duduk di sana, harus jelas dulu status dan legalitasnya. Duduknya nggak di situ lah. Duduknya jangan di situ. Di kursi pengunjung sidang. Sebaiknya begitu. Karena yang duduk di situ harus penerima kuasa. Penerima kuasa itu, ya itu penasehat hukum,” tegas Hendri kepada reporter Fajar Sumatera.

Hendri menjelaskan bagaimana seseorang yang layak untuk ikut beracara dalam perkara pidana dan perdata. Ia mempertebal penjelasannya menyoal persidangan perkara pidana menyangkut perkara suap Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

“Ya harus ditunjukin surat penerima kuasa sebagai bagian dari legalitas dia. Umpanya dia advokatnya, berita acara sumpah, udah itu surat kuasanya, kalau pun ada yang bukan dari pada pengacara atau advokat, bisa. Yaitu kuasa insidentil. Yaitu adalah orang yang masih ada kaitan saudara. Paman, ponakan, itu biasanya di perkara perdata. Kalau itu perkara pidana, apalagi ini perkara tindak pidana korupsi (kasus Agung Ilmu Mangkunegara), tidak ada itu (kuasa hukum insidentil),” ujarnya. (Ricardo Hutabarat)

Advokat Agung Ilmu Mangkunegara KPK Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Posting Terkait