Sudahkah Agung Ilmu Mangkunegara Diperiksa Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Rp10 Miliar Atas Keterangan Desyadi?

Sudahkah Agung Ilmu Mangkunegara Diperiksa Penyidik KPK Soal Uang Pemberian Uang Rp10 Miliar Atas Keterangan Desyadi?

Ketika Desyadi menyampaikan keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang untuk kasus korupsi suap fee proyek pada Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, Senin, 16 Maret 2020. Foto: Tinus Ristanto/Fajar Sumatera.

Bandar Lampung – Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan bantahannya terkait keterangan saksi Desyadi –Plt Kepala BPKAD Lampung Utara– yang menyebut pernah memberikan uang secara langsung senilai Rp3 miliar kepada dia di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, saat ia menjabat.

Keterangan terdakwa –Bupati Lampung Utara non aktif– tersebut disampaikan di hadapan majelis hakim saat memberikan tanggapan atas keterangan apa saja yang disampaikan Desyadi selama persidangan untuk perkara korupsi suap fee proyek pada Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara itu berjalan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A, Senin malam, 30 Maret 2020.

Dari catatan KPK, Desyadi telah mengutarakan keterangan tentang adanya sejumlah pemberian uang dan mobil mewah kepada Agung Ilmu Mangkunegara sejak 2016, 2017, 2018 dan 2019. Jika ditotal, nilainya mencapai Rp10,650 miliar. Namun pada akhirnya keterangan itu dibantah Agung. Walau begitu, Desyadi bersikukuh tetap kepada apa yang telah disampaikannya di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:  Arinal Sesalkan Kepala Daerah Kembali Terjaring OTT

Menyoal keterangan Desyadi tersebut, KPK menilai Agung Ilmu Mangkunegara dapat melakukan bantahan dengan mengatakan tidak mungkin ia tidak mengetahui bahwa ada orang yang membawa uang senilai Rp3 miliar, sebab ada alat sensor dan ajudannya yang selalu melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang datang ke rumah dinasnya.

KPK menganggap bantahan Agung Ilmu Mangkunegara tersebut telah dapat terbantahkan secara tidak langsung. Bantahan tersebut berangkat dari adanya temuan uang saat Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap KPK melalui mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Sementara kita melihatnya bahwa terdakwa boleh mengatakan apa saja. Itu kan dia mau berbohong mau apa, itu boleh, silahkan aja terdakwa, seperti itu. Kan terdakwa boleh menyampaikan apa saja. Kan terdakwa ini, ini sebagai terdakwa. Kalau (saat menjadi) saksi, ketika dia memberikan keterangan tidak benar maka ada sanksi. Tapi kalau terdakwa, apa yang dikatakannya, silahkan,” jelas Jaksa Penuntut Umum pada KPK Taufiq Ibnugroho saat diwawancarai.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dampingi KPK dalam Rakor Dinas PUPR

Taufiq menjelaskan, selama proses penyidikan atas perkara ini berjalan, KPK dinyatakannya belum melakukan rangkaian pemeriksaan kepada Agung Ilmu Mangkunegara untuk mengkonfrontir keterangan Desyadi di atas. “Saya belum melihat itu ya. Perlu saya baca lagi, tapi seingat saya, tidak ada itu,” jelasnya.

Yang dimaksud Taufiq Ibnugroho soal sanksi kepada saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP, khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu.

Baca Juga:  Arah Kebijakan KPK Era Firli Bahuri: Kencangkan Penindakan Hingga Fokus Telusuri TPPU Para Koruptor

Ayat 1: “Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat 2: “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Persoalan saksi yang memberi keterangan palsu di persidangan juga diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001). Adapun ancaman sanksi pidana pada pasal ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. (Ricardo Hutabarat)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait