Surat Cuti Yusuf Kohar dinilai Maladministrasi

Dr. Yusdianto, Akademisi Universitas Lampung

BandarLampung – Terkait pengajuan surat cuti Yusuf Kohar, Wali Kota Bandarlampung Herman HN menilai wakilnya tersebut tidak memahami administrasi ketika Yusuf Kohar mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung dengan menggunakan kop surat dan cap Wali Kota.

Kali ini dia menyoroti surat izin cuti dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Wakilnya yang juga menjadi peserta Mengingat Yusuf Kohar menggunakan simbol-simbol jabatannya sebagai wali kota. Dan itu salah secara administrasi.

Baca Juga:  Herman HN Hadiri Parade Ulambana

Dia menilai Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya mengembalikan surat yang dikirimkan Yusuf Kohar ketika menggunakan kop dan cap Wali Kota.

Hal senada disampaikan oleh Yusdianto, Pengamat Muda Universitas Lampung ia menilai izin cuti jabatan yusuf kohar semestinya melalui Herman HN atau Wali Kota, bukan langsung ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Sebagaimana Pasal 64 ayat (1) UU N0 30/2014, keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; dalam artian pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; b. Prosedur; dan/atau berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; c. substansi. artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada “Error in re”;

Baca Juga:  Walikota Bandar Lampung Awasi Pasar Murah

Ia menilai surat izin cuti yang diberikan Gubernur Lampung cacat dikarenakan sesuai uu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yakni Yusuf Kohar sebagai Pembantu Walikota serta sebagai pemimpin di Kota Bandar Lampung.

“Saya mengatakan izin yang dikeluarkan oleh gubernur menjadi “ruwed,” Karena dikeluarkan tanpa tertib administrasi yang ditetapkan oleh peraturan perudangan,” Tutupnya.

Baca Juga:  Pemkot Rampas Tanah Warga Kemiling untuk Pembangunan Fly Over

Yusuf Kohar mengajukan cuti ikut pilwalkot kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota, Jumat (4/9). Ia bersyukur surat cutinya sudah disetujui oleh Gubernur Lampung lewat surat No.131.18/2549/01/2020 mulai 26 September aampai 5 Desember 2020.

(Yunus)

Akademisi Hukum Unila Dr Yusdianto Herman HN Yusdianto Unila Yusuf Kohar

Posting Terkait