Surat Edaran Penundaan Pilkada Hoax

BandarLampung – Setelah Beredarnya Surat Edaran Penundaan Pilkada 2020 yang ditanda tangani oleh empat Lembaga yakni menteri dalam negeri, ketua KPU RI, Plt Ketua DKPP dan Ketua Bawaslu RI.

Menanggapi hal itu Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa surat tersebut adalah Surat Edaran Penundaan Pilkada yang lama.

“Ini kesepakatan lama. Ketika menunda yg pertama dulu,”kata dia lewat chat Via Whatsapp Kepada Wartawan Fajar Sumatera, Senin (21/9).

Kendati Demikian, di dalam Surat Edaran Tersebut tertuang bahwa melihat pandemi Covid-19 yahg hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Komisi II DPR RI menyetujui penundaan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Lalu, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama KPU. Pemerintah dan DPR. Dengan penundaan pelaksanaan serentak 2020 maka komisi II DPR RI Meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan PERPPU.

Dan yang terakhir, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi covid-19.(Yunus)

Surat tunda pilkada

Posting Terkait