Surat ICW ke Presiden: Copot Sanitiar Burhanudin Dari Jabatan Jaksa Agung

Jaksa Agung Benarkan Anak Buahnya Sedang Telusuri Dugaan Korupsi Dana Bansos Covid-19 di Lampung Timur

Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Foto: Ricardo Hutabarat/ Fajar Sumatera.

Fajar Sumatera – Indonesia Corruption Watch [ICW] berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo.

Isi surat itu: meminta Presiden Joko Widodo agar mencopot Sanitiar Burhanudin dari jabatan Kepala Kejaksaan Agung RI.

Keterangan ini diuraikan ICW dalam laman resminya pada Jumat lalu 23 Oktober 2020.

ICW menyatakan, bahwa dasar permintaan pencopotan jabatan Sanitiar Burhanudin itu dilatarbelakangi beberapa hal, yakni: performa Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Sanitiar Burhanudin kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait penanganan perkara buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra, yang juga menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Baca Juga:  Provinsi Lampung Jadi Wilayah Penyumbang Kasus Korupsi di Indonesia Peringkat ke-7

ICW mencatat setidaknya ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan dengan seksama terkait kinerja Kejaksaan Agung dalam membongkar praktik korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

1. Kejaksaan Agung mengabaikan fungsi pengawasan dari Komisi Kejaksaan yang telah secara aktif mengirimkan panggilan pemeriksaan kepada Pinangki Sirna Malasari sebanyak dua kali.

2. Kejaksaan Agung terkesan ingin “melindungi” Pinangki Sirna Malasari.

Ada dua indikasi dua kejadian yang menjadi dasar dugaan tersebut yaitu:

Baca Juga:  Selamat! Eks Jubir KPK Febri Diansyah & Donal Fariz Buka Kantor Hukum yang Khusus Perangi Korupsi

A. Penerbitan dan pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam waktu singkat.

B. Wacana pemberian bantuan hukum dari institusi Kejaksaan kepada Pinangki Sirna Malasari.

3. Kejaksaan Agung diduga tidak melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada setiap tahapan penanganan perkara.

Di luar itu, Kejaksaan Agung bahkan sudah terbukti melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara Joko S Tjandra.

Baca Juga:  Mengintip Maksud Pernyataan Jaksa Agung yang Singgung Kinerja Kejari Lampung Barat

Temuan ini merujuk pada pernyataan Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia pada awal Oktober 2020.

“Berdasarkan alasan-alasan di atas, ICW memandang bahwa Sanitiar Burhanuddin telah gagal mengemban tugas sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia,” tulis ICW dalam siaran persnya yang dikutip Fajar Sumatera, Sabtu, 24 Oktober 2020.

ICW memandang Sanitiar Burhanudin tidak berkompeten dan profesional sebagai Kepala Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinannya justru tidak mampu menunjukkan profesionalitas dalam menangani perkara Pinangki Sirna Malasari,” tambah ICW.

Reporter: Ricardo Hutabarat
Sumber: Laman resmi ICW

ICW jaksa agung Sanitiar Burhanudin

Posting Terkait