Tabrak Keponakan Gubernur Lampung, Alvin Terancam 1 Tahun Penjara

Tinus | Fajar Sumatera

BANDAR LAMPUNG – Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menggelar sidang perdana perkara lakalantas atas nama terdakwa Alvin Reza Surya Dharma, Rabu (5/2). Dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa yang sekaligus beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi untuk dimintai keterangannya di hadapan majelis hakim.

Dua saksi merupakan pihak  keamanan kantor PTPN 7, yang merupakan saksi mata dari kejadian lakalantas tersebut, serta terdapat seorang saksi korban yang bernama Yogi Gagarin.

Baca Juga:  Sejak Januari, 139 Orang Tewas di JTTS

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Masriati kali ini, saksi korban yang diketahui merupakan seorang kemenakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menjelaskan kepada hakim bahwa keadaannya saat ini harus berjalan dengan bantuan tongkat patah kaki, dikarenakan kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian terdakwa dalam berkendara.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi mata, yang menjelaskan kecelakaan terjadi persis di depan kantor PTPN 7 sekitar Oktober 2019 lalu, dimana saat terdakwa melaju kencang dari arah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, menuju ke arah Kedaton, Bandar Lampung.

Baca Juga:  Sopir Ngantuk, Truk Muatan Kopi Hantam Kios dan Warga

Terdakwa yang saat itu melaju kencang menunggangi sepeda motornya, terkejut melihat korban yang tiba – tiba berkendara mengarah ke pinggir jalan dan lantaran tak dapat mengendalikan kecepatan kendaraannya, terdakwa pun akhirnya menabrak korban hingga korban mengalami luka di kepala, lengan dan kaki kirinya.

Tak terima musibah yang menimpa dirinya, keponakan Arinal ini pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, hingga pada akhirnya terdakwa terduduk di kursi pesakitan mempertanggung jawabkan perkara yang ia perbuat.

Baca Juga:  Keluarga Korban Lakalantas Minta Pertanggungjawaban

Jaksa pun menjerat Alvin Reza Surya Dharma dengan pasal 310 ayat 2, UU RI No 22  Tahun 2009, yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 1 tahun  dan denda paling banyak Rp2 juta.(TN)

Keponakan Gubernur Lampung Lakalantas PTPN 7

Posting Terkait