Tangani Konflik Lingkungan dan Kehutanan, Kemenhut Perkuat Paralegal

Pelatihan Paralegal dalam penanganan Konflik di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutana yang berlangsung di Hotel Whiz Prime (20/4). (ist)

BANDARLAMPUNG – Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung menyambut baik kegiatan pelatihan dari kementrian kehutanan untuk meningkatkan kualitas paralegal guna menangani Penanganan Konflik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masyarakat masing-masing daerah se Bumi Ruwa Jurai di Hotel Whiz Prime pada (17-20/4).

Pelatihan Paralegal Penanganan Konflik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Whiz Prime Hotel, Bandar Lampung turut dihadiri oleh narasumber yang berasal dari Yayasan LBH Indonesia, KBH Lampung, HuMa, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komnas HAM, serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Direktur KBH Lampung, Aris Setiyanto mengatakan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu hal pokok untuk dilakukan. Karena masyarakat masih menghadapi kendala untuk memperoleh keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dan sering kali dipinggirkan dari hak-hak yang seharusnya diterima serta keterbatasan dalam mengakses keadilan sehingga dapat menjerumuskan masyarakat kedalam kemiskinan.

Problem akses hukum dan keadilan bagi kelompok masyarakat kurang mampu bersifat sosio politis yakni mencakup 2 (dua) hal yaitu pengetahuan hukum masyarakat dan keseimbangan posisi tawar kelompok miskin ketika berhadapan dengan kekuasaan di tingkat lokal.

“Hak atas keadilan (access to justice) merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dan dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu pengakuan, perlindungan, dan pemajuan serta pemenuhan dalam setiap kebijakan dan pemberlakuan hukum merupakan hak dasar manusia setiap warga negara Indonesia,” kata Aris.

Dalam perspektif lingkungan hidup dan kehutanan penduduk yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kerentanan akibat  eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Dalam rangka menjangkau keterbatasan hukum masyarakat seperti, mendorong munculnya paralegal, asesor dan mediator untuk melakukan pendampingan proses hukum, pemetaan partisipatif, penguatan posisi tawar masyarakat, serta penyadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

“Posisi Paralegal merupakan penengah yang menjembatani kendala masyarakat dalam mengakses keadilan yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan hukum bagi masyarakat. Paralegal merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dibidang hukum namun bukan seorang penasehat hukum dan bekerja dibawah bimbingan seorang advokat,”ujarnya.

Bantuan hukum oleh paralegal merupakan salah satu cara untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yakni dengan cara membangun kapasitas dan kelembagaan sosial yang ada dimasyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum.

“Keberadaan paralegal berbasis komunitas mempunyai peranan strategis dalam membangun pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan hidup dan kehutanan. Lampung adalah provinsi yang tepat untuk dijadikan laboratorium penyelesaian konflik penguasaan dan pengelolaan hutan karena banyaknya konflik yang terjadi di provinsi ini.” pungkasnya. (ZN/TM)

1,381 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

KBH Lampung Paralegal

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan