Terbukti Terima Suap, Mantan Ketua dan Anggota DPRD Lamteng Dituntut 5 Tahun Penjara

Istimewa

BANDARLAMPUNG – Mantan Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Achmad Junaidi Sunardi dan tiga anggota DPRD wilayah itu masing-masing Zugiri, Bunyana, dan Zainuddin dituntut 5 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keempatnya dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti menerima suap dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebesar Rp9,695 miliar.

Achmad Junaidi menerima suap sebesar Rp 1,25 miliar, Zugiri Rp 1,66 miliar, Bunyana Rp 2,08 miliar, sedangkan Zainuddin sebesar Rp 1,58 miliar.

Baca Juga:  Mobil Mercedes Benz Zainudin Dibeli Senilai Rp. 1.75 M

“Menyatakan terdakwa I Achmad Junaidi, terdakwa II Raden Zugiri, terdakwa III Zainuddin, terdakwa IV Bunyana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I-IV berupa pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Tuntutan tersebut berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:  Desyadi Bungkam Soal Perannya Melobi DAK Lewat Mantan Ketua PKB Lampung

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada keempat orang tersebut selama 5 tahun penjara. Jaksa menilai keempatnya tak patut menerima jabatan publik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Dalam tuntutannya, jaksa juga menyebut mereka telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, jaksa juga menolak permohonan Zainuddin dan Bunyana yang ingin menjadi saksi pelaku ya g bekerjasama dengan penegak hukum atau Justice Collaborator (JC).

Baca Juga:  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Belum Terima Surat Sakit Sri Widodo Dari KPK

Menurut jaksa, keduanya belum memenuhi syarat untuk menjadi JC, meski keduanya dinilai bersikap kooperatif dan berterus terang dalam persidangan.

Menurut jaksa, suap diberikan Mustafa agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. (*)

KPK Terima SuapDPRD Lamteng

Posting Terkait