Terkait Mantan Koruptor Nyaleg, KPU Lampung Tunggu Keputusan Pusat

KPU Lampung. (ist)

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menunggu keputusan KPU RI terkait mantan narapidana (napi) koruptor diperbolehkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi sosialisasi dan hubungan masyarat (humas), Antoniyus menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari KPU RI.

Karena lembaga pemilihan umum tingkat provinsi hanya mengikuti regulasi dari pusat, meski sampai saat ini belum ada instruksi.

“Kita tunggu saja dulu apakah bakal ada perubahan atau revisi PKPU atau tidak. Jika ada revisi, kita juga masih menunggu seperti apa. Biasanya melalui surat edaran atau surat keputusan tembusan ke provinsi diseluruh Indonesia,” kata Antoniyus, Selasa (18/9).

Baca Juga:  APK Arinal-Nunik Langgar Aturan KPU

Jika pusat sudah mengeluarkan kebijakan, maka pihaknya akan segera menindaklanjutinya. Kemudian, apabila bacaleg bermasalah tidak boleh masuk sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), maka pihaknya tidak akan memasukan nama bakal calon wakil rakyat tersebut.

” Jadi eksekusinya kita tunggu saja, kalau KPU RI memperbolehkan bacaleg bermasalah masuk DCT maka sebelum tanggal 20 ini akan kita masukan,” ujarnya.

Sementara itu Plt Ketua DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Djafar menyampaikan bahwa jika MA sudah mengabulkan putusan mantan napi koruptor diperbolehkan untuk nyaleg, maka KPU harus menindaklanjuti.

Baca Juga:  Manuver Bacagub KPU-Bawaslu Melongo

“Dikabulkan MA, artinya boleh untuk tetap jadi caleg,” katanya.

Untuk diketahui, di Provinsi Lampung ada nama bacaleg yang diindikasi bermasalah diantaranya Daroni Mangku Alam dari Partai Demokrat bacaleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan pernah terlibat persoalan hukum terpidana korupsi  pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Pringsewu pada 2014 lalu.

Selain itu mantan terpidana kasus penggelapan mendapat hukuman percobaan selama 9 bulan atas nama Achmad Junaidi Sunardi dari Partai Golkar dan Bonza Kesuma dari PAN bacaleg DPRD Provinsi Lampung dapil 7 Kabupaten Lampung Utara. Namun keduanya diperbolehkan maju Pemilu setelah sidang mediasi bersama Bawaslu Lampung.

Baca Juga:  Cabup Independen Lampura Kosong

Partai Gerindra Dapil 4 meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat Mukhlis Basri yang pernah terlibat penggunaan narkoba. Namun pihak KPU memperbolehkannya maju.

Sementara itu di tingkat Kabupaten/Kota ada Alhajar Sahyan bacaleg DPC Gerindra, dalam DCS untuk Daerah Pemilihan Tanggamus 4 mantan terpidana korupsi. Lalu ada Hipmi Idris dari PDI Perjuangan yang pernah divonis 1 tahun dengan kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR).(*)

KPU

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan