Ternyata Terjadi Perdebatan di Balik PK yang Diajukan Terpidana Korupsi Eks Bupati Lampung Utara

Tiga Buah Jeruk Temani Agung Ilmu Mangkunegara Jalani Sidang Korupsi di Rutan Bandar Lampung Kelas 1A

Agung Ilmu Mangkunegara saat menjalani persidangan online ditemani buah jeruk di Rutan Bandar Lampung Kelas 1A, Kamis, 2 April 2020 lalu. Foto: Istimewa

Fajar Sumatera – Permohonan Peninjauan Kembali [PK] yang dilakukan terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara lewat kuasa hukumnya Sopian Sitepu dipertanyakan oleh majelis hakim.

Majelis hakim yang mempertanyakan konteks PK tersebut adalah Siti Insirah. Ia adalah hakim yang ditunjuk Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang untuk membuatkan berita acara pendapat atas PK tersebut.

Sebelum mengulas perihal perdebatan ini. Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang diketahui pada akhirnya meloloskan berkas permohonan PK yang diajukan Agung Ilmu Mangkunegara.

Kamis 18 Februari 2021, tahapan PK yang telah berjalan adalah pihak pemohon PK memaparkan apa isi atau materi dari pengajuan PK tadi.

Yang secara singkat disampaikan oleh Sopian Sitepu kepada pewarta, bahwa kliennya keberatan dengan isi putusan hakim yang diketuai Efiyanto. Sopian Sitepu menyatakan bahwa nilai uang pengganti yang dibebankan kepada kliennya yang berdasar pada keterangan saksi mahkota dalam hal ini adalah Syahbudin, dinilai kurang adil.

Ia memohon doa agar hukum dan uang pengganti yang dibebankan pada Agung Ilmu Mangkunegara, dapat dipotong dan diakomodir Mahkamah Agung.

Proses PK tersebut kemudian berlanjut pada Kamis, 25 Februari 2021. Agenda sidang PK yang dipimpin Siti Insirah itu masuk pada tahapan menghadirkan saksi ahli dari pihak Agung Ilmu Mangkunegara. Nama ahli itu adalah Muzakir.

Usai persidangan, reporter Fajar Sumatera menanyakan bagaimana pendapat KPK -selaku pihak yang dulunya menuntut Agung Ilmu Mangkunegara, melihat pengajuan PK yang dilakukan Agung Ilmu Mangkunegara tersebut.

Sudahkah permohonan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang menjadi hak seorang terpidana ideal untuk diajukan kendati tidak melalui tahapan pengajuan banding hingga kasasi?

Sebelum pertanyaan ini dijawab oleh Taufiq Ibnugroho selaku pihak yang mewakili KPK pada proses PK tersebut, ia menyebut bahwa majelis hakim pun sempat mengulas hal tersebut.

“Itu tadi yang ditanyakan oleh majelis hakim, terkait dengan adanya fenomena banyak para terpidana yang kemudian mengajukan PK,” singkat Taufiq tanpa merinci lebih jauh bagaimana kalimat utuh dari majelis hakim Siti Insirah.

Taufiq kemudian mengulas hal lain. Ia menjelaskan bahwa PK memang lah menjadi hak dari terpidana apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah bahwa PK dapat diajukan ketika sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, KPK lewat Taufiq di dalam persidangan PK tersebut menyarankan kepada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Sopian Sitepu, agar apabila ada hal yang dinilai Agung Ilmu Mangkunegara tidak adil, maka yang harus ditempuh terlebih dulu ialah mengajukan banding, hingga kasasi.

“Memang syarat PK itu salah satunya perkara itu harus berkekuatan hukum tetap dulu. Cuma makanya tadi saya tanyakan, kalau memang ada ketidakpuasan dari terdakwa harusnya diajukan upaya hukum baik itu banding atau kasasi,” sebutnya.

Kendati menjadi perdebatan, tidak ada kesimpulan yang mengikat dari apa yang digunjang-ganjingkan tadi. Sebab Taufiq mengatakan, bahwa semua pihak bebas untuk berpendapat termasuk ahli yang dihadirkan oleh pemohon PK.

“Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, artinya para pihak sudah menerima atas putusan tersebut. Tapi ini kemudian mengajukan PK. (Bagaimana ujung dari perdebatan itu, ada kesimpulan?) Semuanya kan punya pendapat masing-masing, termasuk ahlinya tadi,” tegas Taufiq.

Reporter Fajar Sumatera mencoba meminta klarifikasi kepada Siti Insirah untuk menyampaikan bagaimana kalimat utuh ketika sidang berjalan.

Kendati demikian, Siti Insirah menolak untuk berkomentar atau memberi keterangan. Namun demikian, saat reporter Fajar Sumatera menguraikan ulang apa yang disebutkan oleh Taufiq Ibnugroho, Siti Insirah tidak menyampaikan bantahan atau sanggahan. Ia justru menyimak sembari menyarankan agar reporter Fajar Sumatera berkomunikasi dengan Juru Bicara PN Tipikor Tanjungkarang Hendri Irawan.

“Ke pak Hendri aja ya. Tadi bapak itu ada di dekat masjid lagi ngopi,” imbuh Siti Insirah sambil menapaki anak tangga menuju ruangannya pada Kamis malam.

Diketahui Agung Ilmu Mangkunegara diketahui divonis bersalah dan harus menjalani pidana penjara selama 7 tahun. Ia juga dihukum untuk membayar denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan, Agung Ilmu Mangkunegara terbukti menerima suap dan gratifikasi, sesuai dengan dakwaan dari KPK.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar.

Kemudian, hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Agung Ilmu Mangkunegara dalam vonis hakim disebut, terbukti menerima suap, sesuai dakwaan karena melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1. Agung Ilmu Mangkunegara juga terbukti menerima gratifikasi karena melanggar Pasal 12 B UU Tipikor.

KPK sebelumnya berkeluh kesah perihal pengajuan PK yang belakangan diakomodir MA. KPK bahkan mencatat, bahwa banyak vonis terhadap koruptor yang akhirnya dipotong oleh MA.

Sepanjang 2019 hingga 2020 saja, KPK menyebut terdapat 20 terdakwa korupsi yang hukumannya disunat oleh MA.

KPK menyatakan fenomena ini memberikan kesan buruk terhadap lembaga peradilan. Komisi khawatir kesan itu akan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

“KPK menyayangkan dengan banyaknya putusan MA di tingkat Peninjuan Kembali dikabulkan oleh majelis hakim,” ucap Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Agung Ilmu Mangkunegara DPR RI ICW Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Lampung Kemenkum HAM KPK Mabes Polri Mahkamah Agung PN Tipikor Tanjungkarang Polda Lampung

Posting Terkait