Tersangka dan Saksi Dugaan AJB Palsu Proyek Bendungan Gerak Jabung ‘Lecehkan’ Penyidik Polda

Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Penanganan perkara dugaan Akte Jual Beli (AJB) palsu yang digunakan untuk menarik uang ganti rugi puluhan miliar rupiah uang negara, terdampak proyek Bendungan Gerak Jabung (BGJ) misterius. Hingg kini, penegak hukum dan pihak pihak terkait saling berbalas surat.

Panitia yang sudah ditetapkan tersangka Kaderi, dan saksi oknum Jaksa Dicky, terkesan “melecehkan” penyidik Polda Lampung. Pasalnya berkali kali di lakukan pemanggilan, tidak juga hadir. Bahkan, pihak Balai Besar Way Sekampung, yang di minta data terkait para penerima ganti rugi terkesan tertutup, dan hanya membalas surat ke Polda Lampung.

Dari data yang dihimpun, Polda Lampung telah melayangkan panggilan kepada tersangka Kaderi (Kepala Desa Sumber Rejo) yang juga panitia ganti rugi, namun tersangka tak juga hadir. Kepada oknum jaksa, Polda Lampung kembali melayangkan panggilan ke limakalinya ke Kejagung, untuk menghadirkan oknum jaksa tersebut, dan hingga kini belum juga hadir.

Pihak-pihak lain yang terlibat adalah BPN Lampung Timur, Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung, BRI Tanjung Karang, Pemda Lampung Timur, dan pihak pihak yang terlibat dalam ganti rugi, dan masyarakat. Kasus itu juga kini di awasasi Mabes Polri.

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung membangun Bendung Gerak Jabung yang berfungsi sebagai saluran irigasi dan ditargetkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan petani di Lampung Timur itu, nantinya akan dapat mengairi sekitar 5,638 hektare areal persawahan.

Namun proyek yang sudah rampung dan siap digunakan 2019 itu mendapat gugatan dari 232 bidang lahan di Desa Sumberrejo yang terkena proyek BKJ, 75 bidang di antaranya telah mendapat ganti rugi. Sedangkan, 158 bidang yang belum mendapat ganti rugi karena masih dalam status sengketa antara 3 pihak. Yakni antara, warga dengan Dodi, warga dengan Suwardi dan Dodi dengan Suwardi serta warga.

Pada perkembangan atas sengketa tersebut, 50 dari 158 bidang di antaranya kini masih dalam tahap musyawarah. Kemudian, 18 bidang masih menunggu proses pembayaran. Sedangkan, 90 bidang lagi rencananya dana ganti rugi akan dibayarkan melalui konsinasi (dititipkan) di Pengadilan Negeri.

Baca Juga:  Jelang Akhir Tahun, Polda Lampung Awasi Ketersediaan Bahan Pangan

Pada Perkara Perdata Nomor 6/PDT.G//2018/PN SDN, pada 4 Oktober 2018 lalu PN Sukadana telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Belasan warga yang sepakat ‘berdamai’ dan mencabut perkara sengketa berhak menerima 50% dari nilai ganti rugi lahan. Sedangkan 50% lagi diduga untuk pihak Dicky Zaharudin (jaksa,red) atas nama Salmah.

Namun, Suwardi Ibrahim melalui kuasa hukumnya David Sihombing, menggugat Pemilik dan para pengguna Akta Jual Beli (AJB) terduga palsu di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur dengan nomor perkara: 38/Pdt.G/2019/PN Sdn. Pasalnya AJB tersebut digunakan sebagai dasar perdamaian dan rencana damai untuk mencairkan uang Negara puluhan miliar tanpa adanya gugatan kontentiosa di Pengadilan Negeri.

Salah satu Tergugat bernama Samingun, Pegawai Negeri Sipil, warga Dusun I, RT:002, RW:001, Desa/Kelurahan Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Samingun tertera dalam data Akta Jual Beli terduga palsu sebagai pemilik tanah dalam AJB dengan nama-nama tanah berbatasan pemilik tanah dalam AJB diduga juga rekayasa.

David Sihombing menjelaskan yang menarik pihak berbatasan dalam AJB tersebut yakni tiga orang bernama Kartono, Syaiful Anwar, dan Aliuddin untuk bahwa Kartono, Syaiful Anwar, dan Aliuddin tidak pernah memilik tanah dan menghaki tanah sesuai batas-batas AJB nomor: 244/Agr/81 tertanggal 22 November 1988. “Dan untuk membuktikan bahwa Kartono, Syaiful Anwar, dan Aliuddin tidak benar atau tidak pernah sebagai pemilik tanah berbatasan, maka para pihak Cs ditarik sebagai Pihak.” kata David Sihombing, Kamis (19/9/2019)

Menurut David, selain menarik terduga pemilik AJB terduga palsu sebagai pihak, juga menarik kepala BPN Lampung Timur sebagai pihak, untuk membuktikan penggunaan surat terduga palsu tersebut. “Dalam datakan para pengguna terduga surat palsu dikuasakan kepada Jaksa bernama Dicky Zaharuddin, dan menyerahkan berkas ke BPN, jadi jaksa itu tidak digugat karena hanya sebagai kuasa, “ katanya.

Baca Juga:  JTTS Lampung Minim Penerangan dan Bergelombang

Keheranan yang muncul kata David Sihombing ketika nama-nama berbatasan dalam AJB tidak pernah sebagai pemilik tanah tersebut. “Dalam gugatan itu saya jelaskan cara lawan dengan terlebih dahulu para pihak membuat surat terduga palsu dan mengklaim sebagai pemilik objek tanah yang sama lokasi sama menggunakan dua surat, lalu pura-pura damai tanpa gugatan sengketa kepemilikan di pengadilan. Apakah mungkin dua surat sengketa bisa damai tanpa putusan pengadilan, apalagi masih ada klien saya sebagai pihak yang mengklain pemilik ? Jika ada dua surat harus ada pembuktian pengadilan,” tegasnya

Hal yang sangat penting kata David, Penggugat sebagai salah satu pihak yang masuk bersengketa yang ditandatangani Kepala BPN Lampung Timur bernama Mangara Manurung dan PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung BBWS Mesuji Sekampung Agus Heru Sudarmanto tertanggal 25 Pebruari 2019.

Surat tertanggal 25 Pebruari 2019 tersebut berjudul Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan nomor141/12-18.07/II/2019 dan telah diserahkan oleh Balai Besar ke Polda Lampung.

Namun nama Kliennya tidak pernah dijadikan atau disebut masuk dalam penetapan Konsinsiasi bahwa Penggugat adalah Pihak bersengketa di Pengadilan. “Jadi arah kami dalam perdata ini ke BPN, Cs, bukan Balai Besar/Kuasa Bayar dana negara, karena setelah uang dikonsiniasi/dititip di Pengadilan, yang berperan adalah BPN dan para pihak yang mengklaim atau pengguna surat dan segala akibat hukum penggunaan surat itu kami minta dibatalkan, termasuk pihak ketiga yang memperoleh ha atas penggunaan surat terduga palsu itu agar batal demi hukum,” imbuh David

Warga Fiktif

Muncul surat baru yakni 10 AJB (akta jual beli) yang digunakan seorang oknum jaksa bernama Dicky Zaharuddin guna mencairkan uang Rp80-an miliar dari Negara untuk ganti rugi lahan terkena dampak proyek Bendung Gerak Jabung di Lampung Timur. Sebagian uang itupun masuk ke rekening jaksa tersebut.

Dikky diduga mengatasnamakan 10 orang atas nama pada AJB, termasuk orang yang sudah meninggal, yang diduga bodong, dan semua nama-nama berbatasan dalam AJB itu tidak pernah sebagai pemilik tanah itu. Salah satu AJB palsunya nomor: 244/Agr/81 tertanggal 22 November 1988. Utara berbatasan dengan tanah: Kartono, Timur berbatasan dengan tanah: Way Bekarang, Selatan berbatasan dengan tanah: Syaiful Anwar, Barat berbatasan dengan tanah : Aliuddin. Termasuk nama berbatasan dibuatkan juga nama-nama AJB baru, yang membuat semua terungkap dengan jelas perkaranya.

Baca Juga:  Rentetan Tembakan di Acara Hajatan Viral di Medsos

Senin, (23/9/2019), rencananya akan dilakukan pencairan Rp21 miliar dengan menggunakan surat terduga palsu 10 AJB. Jaksa Dicky Zaharuddin berperan sebagai pengguna surat AJB itu dengan terlebih dahulu membuat indikasi rekayasa damai, atas dua surat palsu yakni surat masyarakat yang suratnya dibuat tersangka pemalsu Kaderi (Kepala Desa Sumber Rejo).

Kasus Pemalsuan itu, Polda Lampung sudah menetapkan tersangka, yang hingga saat ini tidak ditahan. Tersangka yang kabarnya masih kerabat mantan Bupati Lampung Timur itu sempat ditahan 15 hari di Polres Lampung Timur, kemudian dilepas. “Jika tidak digugat kasus ini bahaya sekali, bisa lenyap uang Negara tanpa masuk ke pemilik sebenarnya. Untung ada arahan Ketua Pengadilan Sukadana,“ kata David.

Sementara Jaksa Dicky Zaharuddin saat dihubungi melalui Hand Phone nya tidak tidak dapat aktif, karena saat ini bertugas di Batam. Informasi dikejaksaan, menyebutkan Dicky Zaharuddin, sempat perna cerita bahwa dirinya hanya mengurusi tanah warisan keluarga.

Perintah Balai Besar

Sumber lain menyebutkan, kuat dugaan pihak balai besar punya peran dalam pembuatan daftar lahan menggunakan nama nama fiktif tersebut. “Saya disuruh Balai Besar untuk membuat data fiktif itu,” kata sumber itu. Dan nanti setelah cair, banyak pihak yang akan dibagi termasuk petugas dan petinggi di Lampung Timur.

Pihak Balai Besar, terlihat gusar saat ditanya hal tersebut. Mereka meminta media tidak meributkan hal itu, agar proses berjalan lancar, dan mencoba melobi wartawan. “Tolong mas, jangan diberitakan. Nanti kita bicarakan dululah,” katanya. (*)

AJB Palsu Polda Lampung Proyek Bendungan Gerak Jabung

Posting Terkait