Terseret Kasus Mustafa, Nunik Rusak Citra Pemprov Lampung

Yusdianto | istimewa

BANDARLAMPUNG – Pasca-mencuatnya aliran dana sebesar Rp18 Miliar ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, dalam fakta persidangan Tipikor mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Senin (7/10/2019) lalu, mengancam kewibawaan pemerintahan Lampung.

Menurut Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, terseretnya nama wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai Ketua DPW PKB dalam persidangan tipikor mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sangat berdampak pada kewibawaan Pemerintah Provinsi Lampung yang sedang dijalankan.

“Karena siapa pun yang disebutkan dalam pengadilan punya risiko terhadap jabatan publik yang sedang di emban. Dampaknya Integritasnya sebagai pejabat publik mulai diragukan. Kebijakan-kebijakan lahir dari integritas seorang pemimpin daerah,” kata Yusdianto saat di hubungi media, Jumat (18/10).

Selain mengganggu kewibawaan pemerintahan, menurut akademisi yang baru saja menyandang gelar doktor ini, fakta persidangan yang disebutkan oleh Mustafa dalam persidangan tipikor beberapa waktu lalu akan menjadi beban dalam pemerintahan Lampung saat ini.

Baca Juga:  Pusat Lepas 460 Ha Register I Way Pisang Jadi Kawasan Industri

“Pemimpin itu punya reputasi yang bagus, berwibawa, dan menjadi panutan karena sebagai pejabat publik. Dan pejabat publik itu harus clear dari segala macam tuduhan dan persoalan hukum,” katanya.

Dia menambahkan, sebagai Ketua DPW PKB, Chusnunia berkewajiban segera mengclearkan semua masalah-masalah yang disebutkan dalam persidangan. Sebab saat ini selain menjabat Ketua DPW PKB, Chusnunia juga sebagai Wakil Gubernur Lampung.

“Apalagi Mustafa menyampaikannya di pengadilan dan dibawah sumpah. Jadi wajib hukumnya Chusnunia untuk mengclearkan tuduhan-tudahan yang menyeret namnya dalam pengadilan,” kata dia.

Kemudian untuk aspek hukum, yang bersangkutan harus kooperatif, menjawab semua dugaan. Jika yang di sampakan oleh mustafa dalam peradilan itu benar. Maka tidak ada alasan untuk tidak menjawab .

Baca Juga:  Program Bedah Kandang Bantu Standar Pemeliharaan Hewan

Diberitakan sebelumnya mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa yang saat ini menjadi tahanan KPK, membenarkan dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp18 Miliar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung.

Itu terungkap pada pada sidang perkara Simon Susilo dan Budi Winarto als Awi, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019) lalu.

Uang tersebut digunakan Mustafa untuk membeli perahu saat pencalonan dirinya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 lalu atas permintaan petinggi PKB Lampung.

Mustafa mengatakan, Rp14 Miliar dia peroleh dari pinjaman ayah kandungnya, kerabat dan menggadaikan aset pribadi. Setelah terkumpul uang tersebut lalu diserahkannya kepada dua orang petinggi PKB Lampung pada 2017 lalu.

“Namun kenyataannya PKB mengingkari dan mengkhianati saya. Saya hanya dimanfaatkan, dipermainkan dan dibohongi oleh CH, karena ternyata CH sendiri yang maju sebagai wakil gubernur,” ungkap Mustafa.

Baca Juga:  Kedubes Palestina Sambut Baik Konferensi Pemuda Muslim Internasional di Lampung

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sobari usai persidangan juga membeberkan keterangan Mustafa.

“Pada sidang terungkap Mustafa menyerahkan dana Rp18 Miliar ke PKB sebagai mahar. Namun uang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp14 Miliar yang merupakan uang pribadi Mustafa, sedankan Rp4 Miliar yang bersumber dari ijo proyek belum dikembalikan,” ungkap Sobari.

Sementara, pada sidang perkara Simon Susilo dan Budi Winarto als Awi, lanjut Sobari, Mustafa juga membenarkan adanya pengumpulan uang sebesar Rp12, 5 Miliar. Dari Simon Rp7,5 Miliar dan dari Awi Rp5 Miliar berdasarkan laporan Kadis Bina Marga Taufik Rahman.

“Mustafa hanya menerima laporannya saja. Sementara uangnya mengalir ke anggota DPRD Lampung Tengah,” ungkapnya.(*)

Mustafa Nunik Pemprov Lampung

Posting Terkait