Test Uji Kelayakan di DPR, KSAU Minta Doa dan Restu

KSAU, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat masih menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertahanan, pada 12 Januari 2017. Usai menjabat Irjen Kemenhan, Hadi dilantik menjadi KSAU pada 18 Januari 2017 menggantikan Agus Supriatna. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jakarta – Komisi I DPR RI melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

Sebelum masuk ke ruang rapat Komisi I DPR, Hadi meminta doa agar uji kelayakan yang akan dihadapinya dapat berjalan dengan lancar. Sebab, uji kelayakan ini sangat penting.

“Sangat penting, tolong doakan saya, fit and proper test berjalan lancar,” kata Hadi, seperti dilansir dari liputan6.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, proses uji kelayakan Hadi Tjahjanto akan dilaksanakan secara terbuka, terutama saat pemaparan visi misi dari calon Panglima TNI. Setelah itu, prosesnya digelar secara tertutup.

“Ketika pendalaman, karena ada banyak mungkin hal-hal yang sifatnya rahasia kita laksanakan tertutup,” kata Hassanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Dia menjelaskan, pendalaman nantinya mengenai pengadaan alutsista hingga kegiatan-kegiatan lain. Untuk 45 menit awal saat uji kelayakan akan dilakukan pemeriksaan administrasi.

“Kemudian 10.45 WIB baru kita mulai fit and proper test, setelah itu kita akan tertutup untuk memutuskan menolak atau menyetujui itu,” ujar dia.

Hasanuddin mengatakan, kemungkinan penolakan anggota Komisi I DPR terhadap pencalonan Hadi Tjahjanto juga kecil. “Selama ini berdasarkan pengalaman, prinsipnya Komisi I tidak pernah menolak karena itu adalah pilihan terbaik,” kata dia.

Pertimbangan Jokowi

Juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki banyak pertimbangan, sehingga memilih Hadi sebagai calon tunggal pengganti Gatot Nurmantyo. Salah satunya, Hadi dianggap memenuhi syarat panglima TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Johan juga menuturkan sosok Hadi dianggap layak menjabat sebagai Panglima TNI. Merujuk pada surat yang dilayangkan Presiden kepada DPR, Hadi tercatat sebagai sosok yang cakap dan mumpuni.

“Di UU TNI itu kan persyaratan menjadi Panglima TNI pernah menjadi kepala staf? Perwira aktif, perwira tinggi aktif, atau sedang menjadi kepala staf,” ucap Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/12/2017).

Selain itu, Hadi Tjahjanto bukan orang asing di mata Jokowi. Sebelum menjadi KSAU, Jokowi telah menunjuk Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi irjen di Kementerian Pertahanan.

“Saya kira semua bukan orang asing buat Pak Jokowi, ya. Kepala staf angkatan di TNI itu tentu tidak asing. Karena Presiden kan atasan masing-masing kepala staf, termasuk Panglima TNI,” terang Johan.

Menurut Johan, pembahasan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru dibahas Jokowi dalam waktu dekat. Pasalnya, Jenderal Gatot Nurmantyo baru akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2017.

“Saya kira belum lama proses pengajuannya. Karena Pak Gatot baru akan pensiun pada 1 April 2018. Karena itu, perbincangan kalau diskusi berkaitan dengan calon pengganti Panglima TNI baru-baru ini,” ucap dia. (NET)

181 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment