Tidak Konsisten, Pokja Tender Proyek di DPUPR Berpotensi Rugikan Negara

Ilustrasi | Istimewa

BANDARLAMPUNG – Adanya keputusan berbeda terhadap dua perusahaan dengan dokumen yang sama, dinilai mengindikasikan kelompok kerja (Pokja) yang menangani tender proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Lampung tidak konsisten dalam evaluasi dan aturan.

Hal itu berpotensi merugikan keuangan Negara, sebab perusahaan yang memenangkan tender penawarannya lebih tinggi.

Bahkan, Pokja di Badan Layanan Pengadaan Provinsi Lampung itu dinilai terjebak dan blunder terhadap keputusannya sendiri.”Jika benar dokumennya sama yang digunakan CV. Amar Afifah Perdana dan CV. Tirma Jaya Kontruksi tapi keputusan Pokja justru berbeda, maka itu menunjukkan Pokja ceroboh dalam evaluasi dan tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Jika dokumen itu tidak benar ya harus digugurkan semua, begitu juga sebaliknya,” tegas Tim Kerja

Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan Pokja blunder dan terjebak pada keputusannya sendiri.”Pokja sepertinya terjebak pada keputusannya sendiri, blunder. Jika dipaksakan, maka akan muncul kecurigaan atau dugaan tender diarahkan,” cetusnya.

Baca Juga:  Proyek Sarat Masalah, DPUPR Lampung Tetap Alokasikan Anggaran Pemeliharaan

Dampak dari masalah itu, jelasnya, juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara di kemudian hari. Sebab, yang menjadi pemenang tender itu penawarannya jauh lebih tinggi, selisih itu seharusnya kembali ke kas daerah.”Coba jika Pokja konsisten tetap melolosokan CV. Tirma JayaKontruksi, penawarannya jauh lebih rendah dan pemerintah akan di untungkan. Padahal dokumen CV itu sama dengan CV. Amar Afifah Perdana yang diloloskan Pokja dan menjadi pemenang di paket yang lain. Ini benar-benar aneh,” ungkapnya.

Apriza menyarankan rekanan melaporkan masalah itu ke KPK. Sebab KPK beberapa waktu lalu menyatakan memantau proses pengadaan barang dan jasa di Lampung.”Selain lakukan sanggah banding, juga laporkan ke KPK dengan melapirkan semua bukti yang ada. Karena KPK pernah menyatakan memantau proses itu di Lampung,” pungkasnya.

Baca Juga:  Proyek Jalan Provinsi Rp27 M di Waykanan Terancam Disetop Warga

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Provinsi Lampung, Wayan, berulang kali dikonfirmasi masalah ini tidak menjawab meski WhatsApp miliknya dalam keadaan aktif. Padahal sebelumnya Wayan melayani konfirmasi wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Indikasi adanya permainan dalam tender proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung tahun 2019 semakin kuat. Setelah masalah kelompok kerja (Pokja) yang diduga tidak memiliki sertifikat K3 dan tidak melibatkan ahli K3 dalam evaluasi RKK, kini muncul masalah pengguguran peserta yang diduga dengan alasan yang mengada-ada. Akibatnya, pemenang tender itu perusahaan dengan penawarannya lebih tinggi Rp112.000.000.

Pokja di Badan Layanan Pengadaan Provinsi Lampung yang menangani tender proyek Dinas PUPR Lampung, melalui Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/012/BAHP/VI.10/POKJA05/IX/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 menggugurkan CV. Tirma Jaya Kontruksi dalam lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Ruas SP. Sidomulyo – Belimbing Sari (Link.004) di Kabupaten Lampung Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp3.799.992.692.55 dengan alasan Jadwal waktu penugasan personil yang disampaikan tidakmenggambarkan waktu detail waktu penugasannya (berapa jumlah harinya sesuai BAB.III.IKP.C 17.2 poin b.2). Padahal isi pada BAB.III. IKP. C 17.2 point b.2 tidak menjelaskan waktupenugasan hanya meminta jadwal waktu pengadaan alat, bahan dan personil yang lebih jelasnya berbunyi “b. Dokumen penawaran teknis terdiri atas : 1. Metode pelaksanaan pekerjaan. 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal waktu penyediaan bahan, alat dan tenaga”.

Baca Juga:  Proyek Pustu Dinkes Pringsewu Asal Jadi

Padahal, perusahaan lain yakni CV. Amar Afifah Perdana yang masih satu grup dengan CV.Tirma Jaya Kontruksi, justru lolos pada paket pekerjaan lainnya, padahal dokumen teknis CV. Amar Afifah Perdana sama dengan CV. Tirma Jaya Kontruksi. Bahkan, paket yang dimenangkan CV. Amar Afifah Perdana juga milik Dinas PUPR Provinsi Lampung dan tahun 2019. (*)

Poryek DPUPR Lampung Proyek bermasalah

Posting Terkait