Tiga Tahun Pelayanan Publik di Lampung Selatan Stagnan

Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

LAMPUNG SELATAN – OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sudah ketiga kalinya melakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel).

Namun, tingkat kepatuhannya masih berada di zona kuning (sedang) atau stagnan. Hal ini menjadi perhatian serius Ombudsman RI Perwakilan Lampung untuk mendorong Pemkab Lamsel melakukan perbaikan.

Baca Juga:  Tahun Ini 9 Kabupaten Jadi Perhatian Ombudsman

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan penilaian terhadap Lamsel yang dilakukan Ombudsman masih di tahap kepatuhan akan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sebetulnya tidak sulit, karena yang kita nilai ini baru standar pelayanan belum kepada kualitas dari pada pelayanan. Ini sudah 3 kali dinilai sejak tahun 2015 tapi belum juga hijau (tingkat kepatuhan tinggi). Maka dari itu kami dorong betul untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Nur Rakhman, Minggu (14/1/2018).

Baca Juga:  Pemkab Lampung Selatan Relokasi Pedagang Pasar Natar

Adapun hasil penilaian dari Ombudsman, Pemkab Lamsel mendapat nilai rata-rata 59, 95 yang termasuk dalam kategori tingkat kepatuhan sedang atau “Zona Kuning”. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 58 produk layanan dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pertengahan 2017 lalu.

Nur Rakhman menambahkan, terkait penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman, menurutnya ada tidak adanya penilaian Ombudsman di dalam UU Pelayanan Publik, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Baca Juga:  Pemkab Pesawaran Terima Rapor Merah dari Ombudsman RI

“Artinya, sudah menjadi keharusan untuk menerapkannya,” tukasnya. (*/Z)

Ombudsman RI Pelayanan Publik Pemkab Lampung Selatan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan