Tindakan Paslon Arinal-Nunik Kumpulkan Kades Dinilai Merupakan Pelanggaran Pilkada

BANDAR LAMPUNG – Nelson Simanjuntak, menilai tindakan paslon Arinal-Nunik yang mengumpulkan kepala desa (Kades) untuk mengkoordinir pembagian alat kampanye merupakan bagian dari pelanggaran Pilkada Terstruktur Sistematis dan Masif.

Mantan Koordinator Hukum Bawaslu RI Tahun 2017 yang menjadi saksi ahli dalam Sidang Majelis TSM, Kamis (12/7) mengatakan Bawaslu harus menanyakan kepada para saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Panwaslu Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye Arinal-Nunik

“Pengumpulan aparatur, dan perintah untuk membentuk tim itu sudah ada. Pelaksanaannya memang tidak terjadi. Tapi pengumpulannya saja sudah termasuk politik uang yang terstruktur dan sistematis,” kata saksi ahli dari paslon nomor urrut 2 Herman HN-Sutono.

Sebelumnya dalam persidangan lanjutan pemeriksaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pasangan calon nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), di Kantor Gakkumdu Lampung.

Baca Juga:  KPU dan Bawaslu Buat Terobosan Audit Dana Kampanye Arinal-Nunik

Terungkap, puluhan kepala desa di Kalianda, Lampung Selatan, diberikan uang senilai Rp1 juta per orang.

Salah seorang Kepala Desa Kalianda, Iskandar, yang menjadi saksi persidangan, mengakui, diberikan uang transportasi oleh oknum timses paslon nomor urut 3, untuk memilih dan memenangkan Arinal-Nunik pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu. (*)

Arinal-Nunik

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan