TPST di Pringsewu Diduga Rugikan Keuangan Negara

Salah satu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan diduga pengadaannya merugikan keuangan negara. Foto: Ist

PRINGSEWU – KOMISI III DPRD Pringsewu mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di 6 titik lokasi pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), Kamis (1/2/2018).

Diketahui kedua TPST tersebut tidak difungsikan alias mangkrak selama kurun waktu 2 tahun.

Ketua Komisi III DPRD Pringsewu, Rahwoyo, mengatakan dalam sidak yang dilakukan, kemarin, ada beberapa temuan yang menyebabkan mangkraknya TPST di 6 titik tersebut.

Salah satunya adalah tidak adanya fasilitas penunjang seperti gerobak sampah dan tong atau drum penampungan sampah.

“Yang paling fatal, kelompok masyarakat tidak pernah dibekali dengan bimbingan teknis terkait pengolahan sampah. Sehingga pogram ini terkesan program dadakan, jika PPTK-nya bilang bimteknya sudah dilakukan, tidak mangkrak seperti ini. Berarti dia (PPTK_red) bohong. Bahkan sebagian masyarakat siap bersaksi, orang (PPTK_red) seperti itu jangan dipake lagi,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Saefuddin saat dimintai tanggapannya, Jumat (2/2/2018), menyayangkan sidak yang dilakukan oleh pihak DPRD Pringsewu.

DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap pembangunan di Pringsewu sudah cukup telat menyikapi persoalan ini.

“Program dan proyek yang mangkrak ini kan sudah berjalan 2 tahun, kenapa baru hari sekarang dilakukan Sidak, itupun setelah mencuat di media. Inikan seperti bagian dari pencitraan saja, hampir setiap tahun mata anggaran pengadaan tong dan drum penampung selalu dianggarkan,” candanya.

Menurut Saefuddin, mangkraknya TPST ini harus ditelusuri lebih mendalam. Karena ada dugaan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Mangkraknya TPST tersebut disebabkan kurangnya perencanaan yang tidak matang dan proyek terkesan dipaksakan dalam rangka untuk mengabiskan anggaran.

“Dua item pengadaan yaitu, 6 unit bangunan senilai Rp 300 juta yang secara kualitas patut dipertanyakan. Kenapa demikian, karena tidak ada azas manfaatnya, belum dipergunakan dengan baik, bangunan sudah banyak kerusakan, jelas ada oknum-oknum yang bermain-main untuk meraup keuntungan. Diduga kuat, ada pegawai dan oknum kepala dinas dalam keterlibatan mangkraknya TPST,” kata Saefuddin.

Saefuddin menambahkan, selain bangunan yang mulai rusak, pengadaan 11 mesin pencacah sampah pun diduga dimark-up.

“Pencacah sampah dianggarkan sampai Rp26 juta per unit, ini harga yang fanastis. Padahal harga mesin pencacah sampah di pasaran tidak lebih dari Rp15 juta,” ujarnya.

Permak berencana melaporkan mangkraknya pengadaan proyek TPST yang diduga syarat korupsi ke pihak penegak hukum.

“Sudah pasti kami akan melaporkan dugaan korupsinya, karena apapun bentuknya, ketika ada kerugian uang negara yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan oknum ASN, untuk memperkaya diri, kami laporkan ke pihak berwajib,” tukasnya. (NA)

Permak Sidak DPRD Pringsewu TPST

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan