Trik Antikorupsi ala 4 Cagub

IDEAL menggelar bincang santai calon gubernur dan wakil.

BANDARLAMPUNG, FS – Institut Demokrasi Ekonomi Agriculture Lampung (IDEAL), Selasa (6/2/2018) pagi, menggelar bincang santai dengan para kandidat pasang calon gubernur-wakil gubernur (Cagub) Lampung 2018 mendatang, di Cafe Dawiels, Bandarlampung.

Dalam Bincang santai itu, pembawa acara, Padli Ramdan mengajukan pertanyaan kepada para kandidat calon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung komitmen anti korupsi terkait munculnya beberapa kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi yang ditangani langsung oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPU).

Dalam sesi tanya jawab tersebut, Calon wakil gubernur Lampung Ahmad Jajuli menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng lembaga KPK sebagai langkah awal penyemangat dalam menjalani roda pemerintahan.

“Komitmen anti korupsi ini harus dibuat dan dibangun bersama untuk mengantisipasi adanya money politik dan menjadi suatu kebijakan di  Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU) Lampung,” kata Jajuli.

Sementara itu, Rahmat Husen Liasion Officer (Lo) Herman HN – Sutono menyampaikan bahwa komitmen anti korupsi ini harus dimulai dengan adanya keterbukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon gubernur – calon wakil gubernur Lampung.

“Dalam proses pilgub nanti jangan berharap ada sembako dari Herman HN.  Karena beliua ingin menang dengan cara yang benar tanpa ada politik uang,” ucapnya.

Ditempat yang sama, wakil ketua DPD Partai Demokrat Lampung Imer Darius yang mewakili paslon petahana M.Ridho Ficardo – Bachtiar Basri menyampaikan bahwa dibawah kepemimpinan M.Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, pemprov menerapkan Transaksi Nontunai yang dilakukan dalam dua sektor yaitu pengeluaran dan penerimaan

“Ini untuk menghindari adanya rekayasa. Karena banyak juga penyelenggaraan pemerintahan yang jago merekayasa,” ujarnya.

Di lain sisi, terkait LHKPN, ia menyatakan adanya penambahan dalam LHKPN petahana cagub M.Ridho Ficardo. Sehingga laporan menjelang offline dan online tidak sama.

Selain itu, wakil ketua I DPRD Provinsi Lampung ini mempertanyakan perjalanan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memiliki gaji sekitar Rp 4 juta dalam sebulan bisa mencalonkan diri menjadi walikota Bandarlampung.

“Duitnya darimana coba? Kalau latarbelakang seorang Wiraswasta jelas memiliki kemampuan dalam membiayai politik,” sindirnya.(ZN/TM)

trik antikorupsi

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan