ULP Pringsewu Diduga Curang Lelang Proyek Dinas Kesehatan

PRINGSEWU – Unit layanan pengadaan (ULP) di Sekrtariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu diduga bermain curang dalam penentuan pembuktian kualifikasi tahapan e-lelang proyek di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang digelar di ruangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Kabupaten setempat.

Sebagi panitia kelompok kerja (Pokja) pemilihan Pokja II di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang semula tidak ada perubahan, hinggal Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus, 2020 belum berubah masih seperti semula.

Dari pantauan Media ini, dugaan menguat adanya indikasi Pokja bermain dalam proses lelang, sejak Hari Jumat, Tanggal 07 Agustus, 2020. Jadwal tahapan e-lelangpun berubah, dan mudur dari jadwal sebelumnya hingga Tanggal 10 Agustus mendatang.

Sebelumnya, media ini melakukan pemantauan dari halam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu, ditemukan satu perusahaan penyedia CV LI menjadi pemenang di Dinas Kesehatan. Kali ini, Perusahaan penyedia tiga terendah dengan urutan 2 dan 3 dengan dokumen lengkap dieliminasi oleh Pokja II.

Baca Juga:  Dinkes Pringsewu Gelar Lomba Senam Gabat Gibut

Hal itupun, disoal oleh Andreas Andoyo selaku Penggiat Anti Korupsi di Provinsi Lampung mengatakan, proses e-lelang di LPBJP Kabupaten Pringsewu diduga sarat mainan. Pasalnya, eks staff Dinkes menjadi pungsional di UKPBJ. Hal itu menguatkan indikasi permainan antara Pokja dan Pengguna Anggaran (PA).

“Diduga sebelum digelar proses e-lelang salah satu Pokja berkomunikasi aktif dengan PA”,kata A. Andoyo saat dikonfirmasi, Jumat (07/08).

Berangkat dari situlah, celah dan ruang dibuka soal komunikasinya kedua belah pihak.

Masih kata A. Andoyo mengungkapkan, proses lelang Pokja II yang digawangi oleh Novan, akibat ulahnya menjadi tanda tanya publik. Pasalnya, tender pasca kualifikasi dan dokumen pemilihan nomor DP/3065337/DINKES/2020 tanggal 20 Juli 2020 berubah lagi dari jadwal.

Baca Juga:  Wali Kota Didesak Batalkan Lelang Proyek Itera

“Lucukan, ulah Pokja 2. Sepertinya SDM Pokja di LPBJP Kabupaten Pringsewu harus dibersihkan dulu nih, agar proses lelang bisa tidak Kocok bekem”, ujarnya.

Dirinya berharap, lanjut A. Andoyo, Aparat Penegak Hukum (APH) jangan hanya diam. Apabila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk memantau setiap proses lelang di LPBJP Kabupaten Pringsewu.

“Dengan demikian, tidak ada lagi proyek pesanan dari si (A) maupun proyek pesanan dari si (B), agar optimisme terhadap penerapan e-procurement dan Kabupaten Pringsewu bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme”, tegasnya.

Baca Juga:  Wali Kota Didesak Batalkan Lelang Proyek Itera

Terpisah, hal tersebut dibantah oleh Novan yang diwakili oleh Kepala Bagian (Kabag) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menurutnya, Proses lelang yang sedang digelar itu, semuanya melalui sistem di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, tidak menjadi dasar patokan peserta penyedia yang masuk dalam urutan penawaran terendah bisa mengikuti ketahapan selanjutnya.

Akan tetapi, paska memasuki tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga. Maka, perusahaan penyedia yang lengkap itu yang mendapat panggilan pembuktian kualifikasi.

“Kata Pokja II (Nouvan), perusahaan penyedia dengan penawaran terendah tidak ada jaminan masuk ketahapan selanjutnya, untuk pengumuman secara otomatis sistem yang memberikan informasi”,beber Nur Fajri mewakili Pokja II diruang kerjanya, Kamis (06/08). (Saefudin)

Dinkes Pringsewu Lelang Proyek ULP Pringsewu

Posting Terkait