Usaha Pailit Segera Lapor ke KPP

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati
BANDARLAMPUNG, FS — Wajib pajak (WP)yang usahanya gulung tikar atau pailit, disarankan  untuk segera melaporkan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tempat sewaktu dimana pengusaha mengurus setoran pajak.
“Wajib Pajak baik orang ataupun Perusahaan yang terdaftar di Dirjen Pajak, jumlahnya ribuan, sehingga untuk mengetahui kondisi usahanya yang pailit, Kami tidak mengetahuinya. Disarankan WP lah yang proaktif untuk melaporkannya, karena jika tidak, maka akan terus ditagih pembayaran pajaknya” ujar Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati, saat menggelar konpers beberapa hari lalu.
Dirjen Pajak sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, untuk mengirimkan surat tagihan kepada WP yang belum menyelesaikan pembayaran pajak.
Untuk itu, Jika WP merasa tidak sanggup untuk membayar, dengan alasan usahanya sudah tidak beroperasi lagi, segera laporkan. Setelah melapor, maka nanti akan ada pegawai pajak yang mengevaluasi dan mengecek langsung tempat usahanya.
Jika memang benar-benar tidak ada lagi kegiatan yang menghasilkan, atau pendapatannya berkurang, Dirjen pajak akan mencatat dan bisa mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan. 
Penunggak Pajak Bakal Kena denda 200 Persen
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati, menegaskan kepada para Wajip Pajak (WP), yang belum melaporkan seluruh hartanya dalam program tax amesty ditahap pertama dan kedua, dihimbau untuk segera mendaftar di tahap ketiga yang saat ini masih berlangsung.
Jika sampai batas akhir program tersebut WP tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka ketika tax amnesty (TA) selesai, yakni tanggal 31 Maret 2017, akan dikenakan denda sebesar 200 persen.
“Akhir bulan ini batas akhir tax amnesty, kapan adalagi kita tidak pernah tahu, jadi manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari ini, untuk segera ikut” tambahnya.

Bagi WP yang sudah melaporkan, DJP mengucapkan terimakasih, juga kepada stake holder, dari perbankan, pemerintah daerah, instansi, yang membantu jalannya program keinginan presiden tersebut. Untuk yang sudah ikut TA, dipastikan juga benar-benar sudah mengungkapkan hartanya dengan benar. Apabila ada yang belum diikuti, pada suatu saat ada orang pajak yang mengetahuinya, ternyata ada aset yg belum dilaporkan, maka akan dikenakan denda 200%, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty.
WP bisa ikut sampai tiga kali, jadi mumpung masih ada waktu, segera diungkapkan kekayaan yg belum diikuti TA. Jangan sampai ada yang lupa dilaporkan.
“Tlong dilihat kembali, mungkin ada yang kelupaan, kami hanya bisa menghimbau, tax amnesty itu hak WP, apabila ada hartanya seperti  uang tunai, asuransi bersifat investasi, perhiasan, kendaraan, ada yang belum dimasukkan, segera ikut kembali ditahap ketiga supaya lega.” pungkasnya.
Ditahap terakhir ini, Kantor pelayanan pajak buka loket mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2017, buka sampai jam tujuh malam. Kemudian tanggal 31 Maret 2017, melayani sampai jam 12 malam. (IH)

164 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment