WALHI : Penggerusan Bukit Tabrak UU Lingkungan Hidup

Walhi lampung

BANDARLAMPUNG- Penggerusan bukit Camang yang diduga dilegalkan Pemerintah Kota Bandarlampung sudah menabrak aturan undang-undang tentang lingkungan hidup.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Daerah WALHI Lampung Firman Seponada, bahwa pihaknya sangat menyayangkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil. Sebab menurutnya, pemerintah hanya melihat dari segi pemanfaatan ekonomi saja, tanpa memikirkan dampak lain dari Penggerusan bukit tersebut.

“Kegiatan penggerusan bukit ini jelas ilegal. Tapi disini yang menjadi lawan kita pemodal, sehingga kebijakan pemerintah pun bisa diatur pemodal. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan dan mempelajari tiga pilar pembangunan, yakni punya manfaat ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Ketiga unsur ini harus tegak lurus. Jangan hanya dari segi manfaat ekonominya saja,” tegas Firman.

Pihaknya juga berharap aktivitas tersebut harus dihentikan, karena dinilainya sudah parah. Pemerintah Kota pun semestinya harus meninjau kembali izin-izin pembangunan di kawasan ekologi. “Ini kan terlihat jika Pemkot tidak peduli dengan izin lingkungan hidup. Jadi apapun itu harus dilestarikan jangan dirusak, apalagi merubah bentang alam itu tidak boleh menurut UU lingkungan hidup,” tegasnya lagi.

Dirinya juga menceritakan, jika pada 2003 lalu WALHI pernah menggerakkan Koalisi Penolakan Penimbunan Pantai Teluk Lampung (KP3TL) terhadap 14 bukit yang terdapat di Bandarlampung. Saat itu, Pemkot mewacanakan untuk mereklamasi pantai seluas 700 hektar, dan materialnya berasal dari bukit-bukit tersebut, dan salah satunya Bukit Camang.

“Kita pernah nolak, cuma tak digubris. Sebab kita melihat Bukit-bukit itu digerus tanpa iada izin dari Walikota sebelumnya yakni Suharto, dan beliau pun menstop aktivitas tersebut sampai ada izin resmi,” jelasnya. (RF)

449 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan