Walhi Serukan Pembatalan Izin Tambang Pasir GAK

Foto: Ist

BANDAR LAMPUNG – Warga Pulau Sebesi, menangkap basah kapal tongkang pengangkut pasir milik PT Lautan Indonesia Persada, di sekitar Cagar Alam Laut Krakatau pada 29 Agustus lalu.

Aksi masyarakat Pulau Sebesi ini, menjadi viral setelah diunggah di media sosial Instagram milik Umar Krakatau.

PT Lautan Indonesia Persada, yang beralamat di Jalan Muara Karang Raya, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, diketahui mengantongi izin usaha pertambangan pasir laut dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Izin usaha pertambangan dikeluarkan pada 26 Maret 2015 lalu dan berlaku hingga 26 Maret 2020 mendatang, dengan luas lahan tambang mencapai 1.000 hektare di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

Baca Juga:  DKP Lampung Pastikan Pasir Laut Tak Dikeruk Lagi

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menilai, izin usaha pertambangan PT Lautan Indonesia Persada yang dikeluarkan pada 2015 lalu, cacat administrasi karena tidak memiliki landasan hukum.

“Izin usaha pertambangan yang dikantongi PT Lautan Indonesia Persada, seharusnya mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau RZWP3K Provinsi Lampung.

RZWP3K Lampung, masih berbentuk rancangan Undang Undang pada 2014 lalu dan kemudian baru disahkan di tahun 2018.

Penyusunan RZWP3K ini, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor I Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca Juga:  Plt Bupati Lamsel Tolak Aktivtas PT LIP

Sesuai RZWP3K wilayah aktivitas pertambangan PT Lautan Indonesia Persada berada di zona pariwisata dan zona tangkapan nelayan.

 

Walhi Lampung bersama masyarakat pulau sebesi mengkhawatirkan aktivitas penyedotan pasir laut akan berdampak secara ekologis karena merubah fungsi dan bentang alam bawah laut.

“Selain dampak lingkungan, sebagian besar warga Pulau Sebesi, masih menyimpan trauma peristiwa longsornya tebing Gunung Anak Krakatau, yang mengakibatkan gelombang tsunami pada 22 Desember 2018 lalu,” tukas Irfan.

Walhi Lampung berharap Pemprov Lampung saat ini peduli lingkungan dan segera mencabut izin usaha pertambangan PT Lautan Indonesia Persada.

Baca Juga:  Balonkada Bandarlampung Diminta Jaga Estetika

Pencabutan izin usaha pertambangan ini juga sesuai dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.

Pada pasal 18 disebutkan dalam hal pemegang izin lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.

Izin usaha pertambangan pasir laut di Lampung, sebelumnya juga pernah menuai masalah di 2009, dan 2014 lalu. Dengan dalih melakukan aktivitas mitigasi bencana, perusahaan tambang mengambil pasir besi dari Gunung Anak Krakatau.(JO)

GAK Tambang Pasir Walhi

Posting Terkait