Wali Kota Langgar Prosedur

Ginda Ansori (Ist)

BANDARLAMPUNG-Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, diduga telah melanggar prosedur hukum yang telah berlaku di Indonesia, hal tersebut dilontarkan oleh Pengamat Hukum, Ghindha Anshori.

“Negara kita kan Negara hukum, jadi kalau ingin apa-apa seperti pembangunan atau apa, iya harus mematuhi dan telah melalui prosedur hukum,” ucap Ghinda Anshori, saat di hubungi Fajar Sumatera, Minggu (11/6).

Sebab, dalam pembangunan flyover yang berada di Jalan ZA Pagar Alam Wali Kota Bandarlampung diduga telah melompati prosedur hukum yang harusnya di penehu oleh Pemerintah Kota Bandarlampung sebelum pembangunan tersebut.

“Misalkan, Pemerintah Kota Bandarlampung ingin membangun flyover dijalan Nasional ataupun provinsi, iya seharusnya Pemerintah Kota Bandarlampung dalam kurun 2 ataupun 1 tahun menjelang pembangunan tersebut, seharusnya telah mengantongi perizinan yang dikeluarkan oleh pemprov ataupun nasional,” ujarnya.

Baca Juga:  Yuhadi: Flyover Molor Bikin Bocor

Lanjutnya, tetapi kan prosedur tersebut sangat tidak terlihat dipembangunan flyover yang berada dijalan ZA Pagar Alam, ketika pembangunan tersebut berjalan saja, Pemerintah Kota Bandarlampung belum mengantongi Perizinan,” paparnya.

Terlebih, Dalam kurun beberapa waktu lalu, Pihak dari Ditlanas Polda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan BPJN telah meminta agar Wali Kota Bandarlampung agar dapat memenuhi tersyaratan pembangunan tersebut, namun informasi yang diperoleh Fajar Sumateta hingga berita ini himpun, Pemerintah Kota Bandarlampung tetap belum mengantongi perizinan pembangunan flyover itu.

“Seharusnya Pemerintah Kota Bandarlampung ketika telah disurati oleh pihak Pemerintah Provinsi, Polda Lampung dan BPJN seharusnya secara otomatis bergerak untuk memenuhi persyaratan tersebut, ketika proses meminta perizinan tersebut pembangunan flyover seharusnya di hentikan terlebih dahulu mengingat Pemkot belum mengantongi perizinan pembangunan itu,” tegasnya.

Baca Juga:  Menteri PUPR: Flyover Diatas Jalan Nasional Belum Berizin

Kendati demikian, seharusnya Wali Kota Bandarlampung, Herman HN harus mencerminkan sosok pemimpin yang yang mempunyai pemikiran untuk memahami pengertian Biro Krasi, sebab dalam pembangunan Fly Over tersebut kata Biro Krasi itu tidak terlihat.

“Kalau kita lihat, dalam pembangunan itu Pemerintah Kota Bandarlampung tidak meminta izin terhadap BPJN, Pemerintah Provinsi dan Ditlantas Lampung, sama saja Pemkot masih belum mengerti apa arti Biro Krasi, pungkasnya.

Dilain sisi. Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengaku tidak mengetahui secara jelas soal penghentian kegiatan proyek pembangunan flyover di jalan nasional ruas Jalan Teuku Umar-ZA. Pagar Alam. Namun, Gubernur mengetahui kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan di tengah kota.

“Saya tidak tahu persis, tetapi yang saya lihat ada kemacetan di jalan utama dan itu adalah jalan nasional. Setelah kami konfirmasi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mereka mengatakan tidak ada pembangunan dan pemprov pun tidak ada pembangunan,” kata Ridho.

Baca Juga:  Flyover Digenjot Utang Makin Bertumpuk

Menurut Gubernur, pihak yang berhak melakukan pembangunan di jalan nasional adalah pemerintah pusat. Namun, permasalahan terjadi ketika proyek itu berjalan tanpa adanya izin yang dikeluarkan pusat kepada pihak lain.

“Kami konfirmasi tidak ada pembangunan untuk pihak lain, tetapi ada sampah-sampah yang menghalangi sehingga membuat kemacetan. Saya tidak tahu ada apa di situ, tetapi yang jelas ada sampah berserakan yang harus dibersihkan, seperti seng dan besi-besi. Kalau sampah itu dibersihkan mungkin jalan itu bisa lancar,” ungkapnya. (JI)

Flyover

Posting Terkait