Wapres JK Ingatkan Guru Tak Terjun Politik Praktis

Wapres JK di Gedung Guru Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan guru agar tidak terjun ke politik praktis. Hal ini disampaikan JK pada acara dialog dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Gedung Guru Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Awalnya, JK menerima keluhan seorang guru terkait pengangkatan jabatan seperti kepala sekolah di daerah yang tergantung keterlibatan politik.

“Di kabupaten/kota, pengangkatan kepala sekolah bukan berdasarkan kompetensi dan balance, yang dilaksanakan oleh Mendikbud selama ini. Tapi pengangkatan kepala sekolah berdasarkan balas jasa dan balas dendam (terkait keterlibatan politik saat pilkada), oleh bupati,” ujar Wasir Talib, anggota PGRI Sulawesi Selatan, kepada JK seperti yang dilansir dari detik.com.

Baca Juga:  Wapres JK: Transmigrasi Bukan Lagi Solusi Masalah Kependudukan

Menanggapi itu, JK mengingatkan guru untuk tidak terlibat langsung ke politik praktis. Jika terlibat, akibatnya dapat dimutasi akibat pilihan politik.

“Kami dengar banyak daerah karena guru itu banyak, termasuk keluarganya banyak (terlibat politik praktis), juga kesalahan guru juga kenapa mau jadi tim sukses. Begitu, kan?” jawab JK.

Untuk itu, setiap guru diminta bersikap netral saat pilkada. Dengan begitu, tidak ada lagi guru yang terancam akibat terlibat politik praktis.

Baca Juga:  JK Terima Kunjungan Kehormatan Presiden Zanzibar

“Bukan hanya jangan jadi tim sukses begitu kan, dan kita harus sepakat untuk hal itu. Kita netral, jangan jadi tim sukses, sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu walaupun tentu calonnya yang bisa mengancam hanya incumbent, tentu yang tidak incumbent tidak mengancam-ancam, tidak ada aparatnya,” jelas JK.

“Jadi kita harapkan dari guru sebagaimana aturan PNS dan lainnya, tidak boleh berpihak dalam hal pemilu itu,” katanya

Baca Juga:  Wapres JK Jagokan Prancis

Menurut JK, tidak jadi masalah jika guru memiliki pilihan pribadi dalam politik. Namun tidak terlibat terjun ke politik praktis.

“Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi, silakan, tapi tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk suatu kerja bupati, kerja gubernur, seperti itu,” ujarnya. (net/hp)

703 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Wapres JK

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan