Warga Keluhkan Blanko E-KTP Kosong

Gunawan Handoko

Bandar Lampung – Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di wilayah Kota Bandar Lampung banyak dikeluhkan masyarakat. Kekosongan blanko KTP selalu dijadikan alasan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Alasan tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat, salah satunya Gunawan Handoko, warga kelurahan Gedungmeneng kecamatan Rajabasa.

Menurut pihak Kementerian Dalam Negeri pada tahun anggaran 2017 sudah mencetak 7 juta blanko  KTP Elektronik pada bulan Maret 2017 dan ditambah 7,4 juta blanko pada September 2017.

Blanko tersebut sudah didistribusikan ke daerah-daerah se Indonesia. Gunawan Handoko mengaku sangat kesal saat mengetahui KTP Elektronik milik anaknya sudah hampir 1 tahun belum jadi. Padahal KTP tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus administrasi pekerjaan.

Gunawan menuturkan bahwa anaknya mengajukan KTP elektronik pada tanggal 4 April 2017 dan dijanjikan selesai pada 17 November 2017. Saat mau mengambil di Kantor Pelayanan Satu Atap, petugas meminta agar menyerahkan copy Kartu Keluarga.

Padahal di Surat Pengambilan tidak tercantum persyaratan tersebut. Pada tanggal 5 Desember 2017, anak saya kembali ke Kantor Pelayanan Satu Atap dengan maksud yang sama sambil menyerahkan copy KK yang diminta.

Ternyata KTP elektroniknya belum jadi dan anak saya diminta untuk datang kembali pada tanggal 25 April 2018. “Ini benar-benar nggak professional, masyarakat disuruh bolak-balik tanpa ada kepastian. Lalu untuk apa copy KK, bukankah pada saat mengajukan KTP elektronik pihak pemohon sudah menyampaikan copy KK tersebut?”, ungkapnya.

Apa yang dialami sebagai bukti bahwa mekanisme kerja di Disdukcapil Kota Bandar Lampung terkesan asal-asalan dan tidak menunjukkan sebagai kantor pelayanan masyarakat. Akibat molornya pembuatan KTP elektronik, masyarakat terpaksa harus mengurus Surat Keterangan Perekaman sebagai bukti bahwa KTP elektronik sedang di urus, mengingat surat keterangan tersebut hanya berlaku selama 6 bulan.

Menurutnya, Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang keterlambatan proses pembuatan KTP elektronik ini. “Masyarakat perlu diberi edukasi yang benar, mengapa proses perekaman KTP elektronik bisa memakan waktu sampai 1 tahun bahkan lebih. Apa yang menjadi faktor penghambatnya”, ujar Gunawan Handoko seraya berharap agar Walikota Bandar Lampung turun tangan langsung untuk mengurai benang kusut ini.

Apalagi Walikota Bandar Lampung sudah membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan prima dengan menghantar langsung KTP Elektronik ke alamat pemilik masing-masing. Dirinya mencontohkan kasus yang terjadi di Pemkab Pesawaran provinsi Lampung. Saat Bupati Pesawaran melakukan inspeksi mendadak ke Disdukcapil setempat, ditemukan adanya ribuan blanko KTP elektronik yang sengaja disimpan oleh oknum Disdukcapil.

“Tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Rumor yang berkembang, ada jalan tol yang hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu untuk mengurus KTP elektronik ini”, ucap mantan aktifis pemuda ini. Jika info ini benar dan cukup bukti, dirinya siap membongkarnya.

709 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment