Warga Tanjungsari Berharap Perhutanan Sosial

Sosialisasi Perda tentang perlindungan anak yang diadakan anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP Nurul Ikhwan di Kecamatan Tanjungsari, Lamsel | Foto: Istimwa

KALIANDA – Warga Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan (Lamsel) berharap status lahan yang mereka tempati bisa mendapatkan legalitas dari pemerintah dan negara.

“Sebab lahan tersebut masuk dalam kawasan Register 40 Gedungwani,” ungkap Anto dan Yono , warga Tanjungsari pada kegiatan sosialisasi perda oleh yang diadakan anggota DPRD Lampung Nurul Ikhwan di kecamatan itu, Sabtu (22/2).

Baca Juga:  Percepatan Perhutanan Sosial Wujudkan Implementasi Nawacita

Warga menegaskan, meski beberapa kali berusaha melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan legalitas lahan namun selalu mendapatkan hambatan hingga tidak terealisasi.

Menyikapi itu, sebagai tugas pengawasan dan penampung aspirasi Nurul Ikhwan menerangkan, bahwa secara aturan negara telah hadir untuk menyelesaikan beberapa masalah di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial dan atau TORA sesuai permenLHK 83 tahun 2016 (Perhutanan Sosial) dan perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria

Baca Juga:  Nurul Ikhwan: Anak Adalah Investasi Bangsa

“Ini perjuangan bersama yang tidak mudah butuh persatuan dan tahapan administrasi dokumen yang runut dan rigid adar SK legalitas perhutanan sosial atau TORA bisa masyarakat dapatkan,” kata dia.

Nurul Ikhwan juga menjelaskan bahwa program pemerintah ini adalah peluang bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan legalitas status lahan bagi rakyat.  Dan dirinya siap bersama sama warga Tanjungsari serta pihak lainya agar persoalan ini bisa terealisasi.

Baca Juga:  Rusa Satwa Harapan, Alternatif Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial

Sebagai tahap awal warga membuka diri jika tahapan dalam mendorong program ini bisa dilakukan secepatnya hingga dg legalitas yang dimiliki rakyat bisa lebih sejahtera lagi.(*)

Nurul Ikhwan Perhutanan Sosial Tanjungsari

Posting Terkait