Wat Wat Gawoh… Bapenda Pringsewu Ajak 97 Pekon Sinau Wisata

Foto Kegiatan Badan Pendapat Pringsewu bersama 97 pekon ke Pulau Jawa dengan alasan Studi Banding. (Foto ist)

PRINGSEWU – Usai melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 Persen tahun 2019, Sebanyak 97 Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu mendapatkan reward jalan-jalan ke Gunung Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Ponggok.

Pasalnya, anggaran dana yang alokasi untuk pelesiran tersebut bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi sorotan.

Anggaran yang dipakai untuk pelesiran 97 Kepala Pekon dan 12 orang Pendamping dari Bapenda disinyalir menjadi ajang bancakan, indikasi modusnya, Pekon yang sudah membayar PBB 100 persen berhak mendapatkan reward dengan dalih studi banding ke Pulau Jawa.

Namun, melihat dari akitivitas Kepala Pekon (Kakon) yang sedang melakukan studi banding terlihat di media sosial, hanya menikmati keindahan tempat wisata dengan cara berselfi ria.

Salah satu kegiatan Studi Banding Badan Pendapatan Daerah Pringsewu. (Foto ist)

Tidak terlihat sedang melakukan riset informasi esensi dari kegiatan tersebut.

Seharusnya, Bapenda Pringsewu bisa memanfaatkan Studi banding untuk memuat konsep sebagai kegiatan dan untuk menijau, serta melakukan evaluasi dari sebuah objek di daerah lain yang sudah maju dan berkembang dalam aspek-aspek pengelolaan administrasi maupun pembangunan.

Menurut Mustofa Ali, SH Ketua Persatuan Masyarakat Anti Korupsi mengatakan, Studi banding yang digagas oleh Bapenda Kabupaten Pringsewu setidaknya melihat aspek-aspek pengelolaan didaerah tersebut yang harus di cermati diantaranya, meliputi, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Mengekspolorasi Sumber Daya Alam (SDA), maupun potensi wisata berkaitan dengan restribusi pemasukan asli daerah (PAD).

Lebih lanjut, Mustofa Ali menjelaskan, studi banding secara definitif studi banding memiliki definisi sebagai sebuah riset yang dilakukan oleh Pemerintah, Institusi, maupun perusahaan yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat bawah.

Baca Juga:  PTS Kesehatan Lampung Studi ke Malaysia

“Tujuannya, sebagai pembelajaran Kepala Pekon atau pegawai agar bisa menerapkan usai melakukan refreshing ditempat yang sudah berkembang,” kata Mustofa Ali.

Seharusnya, masih kata Mustofa Ali, Riset studi banding ini upaya pemerintah memfungsikan struktur dibawahnya, agar bekerja secara sistematis.

Hal itu, setelah Kepala Pekon kembali dari tempat pembelajaran di daerah tersebut dan kembali menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing..

“Pastilah, hal tersebut cukup menyenangkan (Studi Banding) sebagai keberuntungan bisa sekaligus tuor traveling ke tempat wisata mampu tempat yang bisa menambah cakrawala wawasan, tapi, kita lihat sepulang dari studi banding nanti ada yang berkembang tidak BUMDes di Pekon-pekon ikut dengan rombongan Bapenda”, ujarnya.

Meskipun, inti tujuannya bukan disana, namun, sifatnya lebih konsekuensif.

“perjalanan tempat studi banding tersebut harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakatnya, karena, tujuan itu semua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa/Pekon”, ungkap Mustofa.

Ia mengingatkan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) demi kemajuan daerah dan kepentingan serta kesehatan untuk masyarakat jangan dijadikan tameng yang mengarah kepada dugaan tidak pidana korupsi.

“Jangan juga masyarakat yang tidak tahu menahu dijadikan korban, misalkan dari studi banding ini harus bisa memotivasi kerja para Kepala Pekon,”tandasnya.

Keberangkatan rombongan studi banding Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu pada tanggal 19 November 2019 dari 97 Kepala Pekon Gunung Dieng Wonosobo dan Desa Ponggok di Klaten Jawa Tengah, yang di fasilitasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Banpenda) stempat.

Hal itupun, menjadi pertanyaan yang cukup mendasar bagi kalangan akademisi di Kabupaten Pringsewu. Salah satunya datang dari Drs Wanawir MM., M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI).

Pertanyaannya tersebut, apakah Bapenda sudah ada persiapan yang dilakukan sebelum melakukan studi banding? Misalkan, antara lain, melakukan tinjauan dan evaluasi internal mengenai potensi mana saja yang akan dikembangkan dan dinaikan progres pendapat pajaknya?

Baca Juga:  PTS Kesehatan Lampung Studi ke Malaysia

“Studi banding terus apa yang bisa di bandingkan dari potensi Gunung Dieng, Desa Ponggok dan Desa Panggungharjo Jogyakarta, apakah dalam segi pengelolaan BUMDes atau Mangemen lainnya”,ucap Wanawir saat dimintai tanggapannya oleh wartawan harian fajar sumatera, Kamis (21/11/2019).

Selain itu juga menurut ia, instansi terkait harus membuat satu draf list secara struktur sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan dalam membandingkan kesamaan tempat antara Kabupaten Pringsewu dan tujuan riset.

“Setidaknya tempat stadi banding yang sudah terjadwal memiliki kesamaan dengan potensi yang akan di kembangkan di Kabupaten Pringsewu, baik tempat maupun potensi usaha,”jelasnya.

Yang kemudian, tidak menghilangkan subtansi dari tujuan utama melakukan stadi banding dengan pola risetnya, ialah dengan menggali informasi yang terdapat secara teknis real dan empiris.

Bukan hanya sekedar ber-selfie di tempat wisata, jangan juga jadi ajang untuk ber-selfie-selfie dari tempat wisata satu ketempat wisata lainnya, akhirnya tidak mendapatkan tujuan utama dari stadi banding tersebut.

Lanjutnya, Wanawir menerangkan, studi banding sebagai barometer dan perbandingan yang kemudian bisa diterapkan di Pekon/Desa menjadi pembaharuan pembangunan yang aplikatif.

“Penerapan studi banding tersebut, dijadikan plan pembangunan kedepan disusun dalam program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang secara futuristik yang memiliki target dan sarana pendapat asli daerah”, imbuhnya.

Wanawir yang merupakan tokoh masyarakat dan mantan Ketua Panitia Perisapan Pembentukan Kabupaten Pringsewu (P3KP) mempertanyakan dalam stadi banding yang sedang dilakukan oleh Banpenda dan Kepala Pekon ke Gunung Dieng, Desa Ponggok dan Panggungharjo Jogyakarta.

Baca Juga:  PTS Kesehatan Lampung Studi ke Malaysia

Ia berkomentar, menunggu apa hasil setelah melakukan studi banding memiliki catatan raport berbentuk notulen tidak? atau aritimatis untuk menunjang sebuah progres atau development (Pengembang) secara terstruktur.

Selain terperinci, asilnya pun untuk pembangunan di daerah maupun di Pekon, hasil catatan studi banding tadi.

“Bisa dijadikan referensi pengembangan pembangunan yang dianggarkan melalui dana desa (DD) di Pekon/Desa masing masing”, ujarnya.

Karena, Studi banding pada realitanya cukup penting kalau benar-benar dilakukan secara konsekuen sesuai dengan esensinya, karena dengan kegiatan ini akan ada injeksi baru dalam menunjang kreativitas supaya kerja maksimal maupun inovasi pelayanan publik yang sajikan.

“Jangan juga, kegiatan tersebut mengarah kepada duga tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, hanya dijadikan sebuah hadiah atau reaward lunas pajak PBB semata”, tutupnya.

“Artinya, Badan Pendapatan daerah harus Implementasikan secara realistis dari sebuah stadi banding yang sudah dikerjakan, untuk kemajuan Pekon dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu”, tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hipni SE menjelaskan soal studi banding ke Desa Ponggok dan Panggungharjo Jogyakarta bertujuan untuk melakukan perbandingan potensi disana.

Hasilnya pembelajaran akan di bawa ke Pekon-pekon masing-masing untuk menggali potensi yang akan di muarakan program kerja BUMDes mereka (Pekon).

“Anggaran untuk studi banding bukan dari Kas Pekon melainkan dari anggaran Bapenda pringsewu sebesar Rp 200 juta lebih, maaf saya lupa untuk nilainya anggaran”,kata Hipni.

Biasanya reward yang di berikan untuk Pekon, Sambung Hipni, dalam bentuk barang seperti, Kipas angin, printer, jam dinding. Namun, tahu 2019 ini seluruh Kepala Pekon yang sudah lunas PBB 100 persen perbulan Oktober, meminta kepadanya untuk melakukan studi banding.

Harapan seluruh Kepala Pekon studi banding tersebut bisa menunjang wawasan dalam pengelolaan BUMDes.

“Sepulangnya dari Desa Ponggok dan Panggungharjo semuanya ada di kepala Pekon yang berangkat, kami hanya mengajak untuk mengetahui soal asli pendapatan desa”, ungkapnya. (DN)

Bapenda Pringsewu Lunas PBB Studi Banding

Posting Terkait