Wujudkan Lumbung Pangan Dunia, RI Butuh 14,8 Juta Ha Lahan

Ilustrasi. (Ist)

Jakarta – Kementerian Pertanian menyebut dibutuhkan tambahan lahan sekitar 14,8 juta hektare jika Indonesia ingin menjadi Lumbung Pangan Dunia.

Untuk mendukung visi ini di tahun 2045, dibutuhkan lahan yang terdiri dari lahan sawan, kering, dan rawa.

“Dan pada 2045 diperlukan tambahan lahan sekitar 14,8 juta ha, terdiri dari 4,9 juta ha sawah, 8,7 juta ha lahan kering, dan 1,2 juta ha lahan rawa. Data ini berdasarkan analisis Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian di tahun 2015,” kata Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementan, Ani Andayani, dalam siaran persnya, seperti yang dilansir dari detik.com, Sabtu (12/5/2018).

Baca Juga:  Polisi Pantau Pasokan dan Stok Bahan Pangan di Makassar

Ani melanjutkan atau dalam waktu dekat, setidaknya pada tahun 2025, dibutuhkan 7,3 juta hektare lahan baru.

“Pada tahun 2025 diprediksi akan dibutuhkan 7,3 juta lahan baru, untuk sawah 1,4 juta ha, kedelai 2 juta ha, dan jagung 1,3 juta ha, tebu dan horti 2,6 juta ha,” sambung Ani lagi.

Informasi tersebut disampaikan Ani dalam Fokus Group Diskusi (FGD) Tahap XI, terkait tata kelola infrastruktur pertanian di Yogyakarta, Jumat (11/5/2018).

FGD ini juga menekankan pembahasan langkah-langkah strategis, upaya pengelolaan irigasi dan drainase dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan DKI Jakarta Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan

Berkolaborasi dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Komda Daerah Istimewa Yogyakarta, FGD ini untuk mengetahui dan menggali potensi serta memahami masalah-masalah penting dalam pemanfaatan lahan suboptimal untuk ketahanan pangan serta pencapaian lumbung pangan dunia.

Lahan sub optimal adalah lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah karena faktor internal dan eksternal yang sebagian di antaranya terdegradasi dan terlantar.

“Diskusi ini pun bertujuan mempersiapkan petunjuk teknis bagi pendamping lapangan dalam upaya pengelolaan irigasi dan drainase mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Ani.

Ani menjelaskan juga bertujuan untuk membekali pendamping lapangan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mewujudkan 30.000 unit penampung air hujan kecil dan bangunan tata air lainnya. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018.

Baca Juga:  Lebih dari 60 Persen Bahan Baku Industri Makanan RI Masih Impor

“Sehingga arahnya yakni agar dapat diimplementasikan secara optimal di pedesaan dalam rangka ketahanan pangan nasional,” jelas Ani.

FGD ini dihadiri beberapa narasumber, yaitu Prof. Didiek Indradewa dari UGM, Dr. Sumarwoto, Dr. Gatot dari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Hadir pula Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DIY serta diikuti 20 orang mahasiswa STPP Magelang. (net/hp)

818 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penyediaan Bahan Pangan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan