Advokasi Rakyat Lampung: PT SGC Jadi Tergugat

Advokasi Rakyat Lampung: PT SGC Jadi Tergugat

Tim Advokasi Rakyat Lampung (ARL), Ali Hakim Lubis, S.H.

BANDAR LAMPUNGSELAIN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Lampung dan Bupati Tulangbawang jadi tergugat, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC) juga menjadi turut tergugat.

Hal itu tertuang dalam berkas gugatan citizen law suite (CLS) warga Kabupaten Tulangbawang yang teregister dengan nomor 388/Pdt.G/2018 tanggal 9 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut salah seorang kuasa hukum warga Tulangbawang yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat Lampung (ARL), Ali Hakim Lubis, S.H, pihak-pihak yang menjadi turut tergugat adalah enam perusahaan yang melakukan penanaman modal di perkebunan tebu dan pabrik gula.

Baca Juga:  Warga Tulang Bawang Minta Tergugat Cabut Izin SGC

Perusahaan-perusahaan ini kerab disebut sebagai kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC).

Ali menjelaskan, akibat adanya pengabaian atas kewajiban negara yang dilakukan para tergugat pada aktivitas penanaman modal kelompok usaha Sugar Group Companies (SGC), warga Kabupaten Tulangbawang mengalami kerugian. Aktivitas penanaman modal mereka (SGC) membuat kebun tebu dan pabrik gula di Kabupaten Tulangbawang mengakibatkan kerugian warga disana.

Baca Juga:  Serobot Lahan Warga Tulang Bawang, Komisi II DPR RI Panggil PT SGC

Karena para tergugat lalai mengawasi pelaksanaan aktivitas penanaman modal yang dilakukan para turut tergugat. Sehingga menyebabkan adanya kerugian warga Kabupaten Tulangbawang. Para pihak yang menjadi turut tergugat, ada PT SIL, PT ILP, PT MKS, PT GPA, PT ILCM, dan PT BSSS,” ungkap Ali kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/5).

Seperti yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, jelas Ali, dikatakan bahwa hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Baca Juga:  DPRD Tuba Dorong Ukur Ulang Lahan PT. SGC

Di sini jelas adanya pengabaian terhadap rasa keadilan atas hak masyarakat, juga terhadap lingkungan hidup. Sampai saat ini tidak jelas, baik proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) juga luas HGU yang sesungguhnya.

Di situ ada hak warga, hak ulayat, bahkan kawasan konservasi, semua diaku oleh penanam modal,” ungkap Ali. (*)

1,588 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Advokasi Rakyat Lampung PT. SGC

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan