Agus BN Sebut Ketua DPRD Lamsel Terima Rp 2,5 M, Hendry Bantah

 

Taufik Ibnugroho, Jaksa KPK RI. (Foto ist)

Fajarsumatera.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah memeriksa lima saksi yang berkaitan dengan kasus mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan Selatan, dalam fee proyek dari Dinas PUPR setempat.

Jaksa KPK Taufik Ibnugroho, mengaku, terkait fakta persidangan pada Rabu (24/3), bahwa Agus Bakti Nugroho (ABN) menerima uang atas perintah Zainuddin Hasan dari tahun 2016 sampai 2018.

“Di tahun 2016 uang itu sebesar Rp26 miliar dan di tahun 2017 sekitar Rp23 miliar,” kata Taufik.

Baca Juga:  Soal Pengerukan Pasir GAK, Ketua DPRD Lamsel Minta Warga Tak Anarkis

Selain itu, Agus juga mengaku telah menyerahkan uang ke Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosadi, sebesar Rp2 miliar dan Rp500 juta.

Kemudian, untuk Anjas Asmara yang berkaitan dengan penerimaan uang dari sejumlah rekanan yang diserahkan ke Zainudin Hasan tersebut sejumlah Rp8 miliar.

“Untuk Zainuddin memang menerangkan, bahwa menyuruh Agus BN, untuk menerima uang dari Syahroni dari 2016 hingga 2018 dan membenarkan keterangan Agus BN terkait uang R2 miliar dan Rp500 juta,” papar Taufik.

Diketahui, lima saksi yang hadir hari ini yakni Agus Bakti Nugroho, Anjas Asmara, Zainudin Hasan, Hendri Rosadi, dan Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Baca Juga:  Soal Pengerukan Pasir GAK, Ketua DPRD Lamsel Minta Warga Tak Anarkis

Dipersidangan, Hendry Rosyadi mengatakan dirinya memang mengenal sosok Syahroni, yakni sebagai pegawai PUPR.

“Saya tau dia pegawai Dinas PU, itu saja yang saya tau,” ungkapnya.

Ditanya soal sejumlah komitmen fee, Hendry pun mengatakan dirinya tidak pernah menerima hal itu.

“Enggak pernah pak,” singkatnya.

Kemudian JPU KPK kembali mencecar dengan beberapa pertanyaan, terkait pertemuan dengan Zainudin Hasan dan juga Agus Bhakti Nugroho dan apakah dirinya memiliki supir yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak De.

Baca Juga:  Soal Pengerukan Pasir GAK, Ketua DPRD Lamsel Minta Warga Tak Anarkis

“Enggak pernah pak. Saya ada supir tapi kalau dipanggil pakde saya enggak tau,” ujarnya.

“Apakah adanya pembagian jatah untuk tim sukses Zanudin Hasan,” cecar JPU.

“Enggak ada,” timpalnya.

Menurut Hendry dirinya hanya membantu kontraktor lokal yang ingin bekerja di Lamsel, dan selanjutnya para asosiasi kontraktor tersebut berhubungan dengan Dinas PUPR secara langsung.

“Saya cuma bantu rekanan lokal yang mau kerja, susahnya mereka kamunikasi sendiri saya enggak tau,” tandasnya.

 

Ketua DPRD Lamsel Taufik ibnugroho

Posting Terkait