Antara Johan, Ririn dan Staf Komisi I DPRD Lampung

Fraksi Golkar DPRD Lampung menggelar konferensi pers soal pemberitaan yang memojokkan Ketua Komisi 1 Ririn.

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari menjelaskan kronologi peristiwa pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Johan Sulaiman untuk menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) pada Selasa (9/10) lalu.

Ia menceritakan, pada Senin (8/10) lalu, Komisi I DPRD Lampung membuat dua surat, pertama untuk menggelar RDP bersama Pansel pada Selasa (9/10) pukul 14.00 WIB. Kedua, surat untuk menggelar RDP bersama Plt sekda pada Rabu (10/10).

Kemudian, ia menginstruksikan staf komisi I Joko usai menggelar hearing sekitar pukul 12.00 WIB untuk membuat surat pansel terlebih dahulu, dengan alasan karena keesokan harinya akan digelar RDP pada pukul 14.00 WIB siang.

Namun, dua jam kemudian ia menyadari bahwa belum menandatangani surat pengantar sebagai syarat formal keluarnya surat resmi dari lembaga institusi DPRD Lampung. Selanjutnya orang nomor satu di komisi I ini kembali memanggil Joko untuk menanyakan perihal surat tersebut.

Baca Juga:  Siapa di Balik PT Tri Patria Bahuga yang Diduga Melanggar Aturan Demi Buka Pariwisata di Lampung Selatan?

Dalam sesi tanya jawab itu, Ririn menegaskan bahwa Joko mengaku bahwa pembuatan surat itu telah selesai. Ririn kembali bertanya ke Joko, siapa yang menandatangani surat tersebut.

Kemudian, staf itu menjawab surat itu telah ditandatangani oleh wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman. Ia kembali bertanya untuk kedua kalinya, “emang pak Johan mau tandatangan”. Selanjutnya Joko menjawab pertanyaan tersebut, pokoknya sudah beres semua Bu.

Tidak puas dengan jawaban dari Joko, Ririn melontarkan pertanyaan lagi ke staf komisi tersebut terkait keberadaan surat tersebut.  Staf tersebut kembali menjawab bahwa surat tersebut ada di arsip besar.

Kemudian, keesokan harinya pada Selasa (9/10) sekitar pukul 10.00 WIB pagi, ia mengakui bahwa Joko menghampiri kediamannya untuk menyampaikan bahwa RDP komisi I dengan pansel ditunda oleh koordinator komisi Johan Sulaiman.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lampung Dorong Percepatan Pembangunan Kota Baru

Kader partai Golkar ini kembali menanyakan alasan penundaan tersebut. Sayangnya staf komisi itu tidak mengetahui secara pasti alasan penundaan tersebut.

Meskipun, sebelumnya Ririn telah berkomunikasi dengan anggota pansel Ari Damastuti dan mengetahui bahwa pansel tidak mau menggelar RDP bersama komisi I tanpa dihadiri oleh pimpinan dewan yang masih berada di Jayapura.

Tak sampai disana saja tanya jawab itu berlangsung, wanita berhijab ini kembali menanyakan perihal surat RDP kedua bersama Plt sekda pada Rabu (10/10). Sayangnya, surat tersebut belum juga ditandatangani oleh koordinator komisi.

Mendengar jawaban itu, ketua komisi I ini langsung menelpon Johan Sulaiman untuk menanyakannya secara langsung. Karena berdasarkan keterangan Joko, Ririn menyimpulkan bahwa kinerja komisi I ini menjadi terhambat hanya karena permasalahan tandatangan.

Baca Juga:  Pimpinan DPRD Provinsi Sambangi Polda Lampung

Dalam obrolan tersebut, Johan menyampaikan bahwa hal ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu bersama unsur pimpinan DPRD Lampung. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam obrolan tersebut, kader PKS tersebut menganggap bahwa Ririn mengeluarkan nada tinggi saat menelpon dirinya.

Kendati demikian, Ririn tidak mempermasalahkannya. Karena semua tergantung dari persepsi masing-masing.ia mencontohkan, jika dirinya dibandingkan dengan FX Siman, kemungkinan mayoritas orang akan menganggap isteri mantan bupati Lamsel ini terkesan galak. Karena FX Siman memiliki sikap yang lemah lembut.

Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kemudian Ririn diminta untuk menelpon Wakil Ketua DPRD III Ismet Roni untuk menanyakan alasan Johan Sulaiman tidak mau menandatangani perihal surat tersebut.

Dalam obrolan itu, Ismet Roni yang juga kader Golkar menjawab bahwa surat tersebut ada masalah terkait kuat dugaan terdapat scanning tandatangan pimpinan DPRD Lampung. Darisana, ia baru mengetahui bahwa surat tersebut bermasalah. (*)

DPRD Lampung

Posting Terkait