FAJARSUMATERA – Investasi yang mengalir ke Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dinilai menjadi sumber kekhawatiran serius bagi ketahanan nasional. Sejumlah fakta dan isu terkait dengan investasi tersebut telah mengundang perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Lampung.
Menurut Ketua KAMMI Lampung, Habibbulloh Al Ansyor, Pulau Rempang, yang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan dekat dengan negara tetangga seharusnya menjadi salah satu aset penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya aliran investasi, muncul kekhawatiran bahwa hal ini akan memengaruhi keamanan dan kedaulatan negara.
Salah satu masalah utama yang mengelilingi investasi Pulau Rempang adalah kepemilikan tanah dan infrastruktur kunci oleh pihak asing. Hal ini telah memicu ketidakpastian dan kekhawatiran tentang bagaimana kepentingan nasional dapat terancam oleh pihak luar.
“Jika memang investasi mementingkan dan perduli terhadap masyarakat yang daerahnya akan dijadikan kawasan industri Rempang Eco City, seharusnya pemerintah dan pihak terkait menyediakan tempat tinggal terlebih dahulu sebelum diadakannya relokasi,” ujar Habib dalam siaran resminya, Sabtu (24/9/2023).
Selain itu yang perlu digaris bawahi pemerintah adalah terkait keamanan nasional karena posisi Pulau Rempang yang berdekatan dengan negara tetangga tentu nantinya akan dibuka akses jalur laut untuk kepentingan industri.
Habib menambahkan, Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak berwenang harus melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dengan investasi ini dan dampaknya pada ketahanan nasional. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara tidak terganggu.
“Investasi tentu bukanlah hal yang buruk, tetapi pemerintah dalam mengeluarkan izin investasi perlu diperhatikan tentang analisis dampak lingkungan (Amdal), dan keamanan nasional karena investor berasal dari asing yang sebelumnya bersengketa terkait Laut China Selatan, serta posisi Pulau Rempang yang dekat dengan perbatasan negara tetangga,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia harus mengajak semua pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka dan transparan tentang kebijakan investasi ini demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
“Jangan sampai kekhawatiran masyarakat terkait terpinggirkannya masyarakat rempang dan terancamnya kedaulatan bangsa,” tanda Habib.
Sikap PDI Perjuangan soal Rempang
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti insiden di Pulau Rempang. Ia menegaskan, rakyat tidak boleh dikorbankan.
“Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan” kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).
Hasto mengatakan, dalam penanganan konflik tersebut, pemerintah harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang. Hal itu untuk mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan dalam persoalan hukum.
“Di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum dan kemudian dengan cara dialog dan kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, ternasuk dengan bapak presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini,” pungkasnya. (rls/red)
