Bendahara Keuangan Provinsi Lampung Diperiksa Kejaksaan Untuk Kasus Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi

Bendahara Keuangan Provinsi Lampung Diperiksa Kejaksaan Untuk Kasus Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi

Ilustrasi.

Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengungkapkan telah memeriksa sejumlah saksi dan seorang bendahara pada Biro Keuangan yang kini Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung untuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penetapan Besaran Honorarium Tim Raperda dan Rapergub serta Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

“Kalau untuk perkembangan perkaranya, terkait dengan honorarium itu, kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Saksinya ada dari bendahara, termasuk beberapa orang. Bendahara di keuangan (Pemprov Lampung),” kata Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung Tedi Nopriadi, Kamis (20/2/2020).

Tedi Nopriadi didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Lampung Ari Wibowo mengungkapkan hal itu kepada kami sebagai bagian dari konsistensi pihaknya dalam menangani perkara tersebut. Diketahui, Arinal Djunaidi yang dulunya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ada dalam pusaran perkara ini. Lalu apa materi pemeriksaan terhadap bendahara dan saksi-saksi terperiksa? “Terkait pendistribusian pembayaran honor,” kata Tedi. Nama dari bendahara dan siapa saksi terperiksa itu tidak disebutkan Tedi Nopriadi.

Baca Juga:  Kejati: Dugaan Korupsi Dinas PU-PR Lampung Selatan Tidak Satu Irisan Dengan Pengembangan Perkara yang Dilakukan KPK

Untuk menguatkan argumentasinya, Tedi Nopriadi juga mengatakan telah memintai keterangan para saksi ahli. Saksi ahli yang tidak disebutkan siapa namanya itu, dimaksudkan untuk menganalisa apakah dalam persoalan ini masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi atau tidak. Tedi menggambarkan bahwa ada satu orang saksi ahli yang belum berhasil dimintai pendapatnya. “Termasuk juga ahli. Ada satu ahli yang belum bisa kita sebutkan, yang belum bisa hadir. Jadi (perkara) ini masih tahap jalan, running,” jelas Tedi Nopriadi.

Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara ini lanjut Tedi Nopriadi selalu diasistensi oleh Kejaksaan Agung. Penanganan perkara ini diklaim Tedi sudah pernah diulas di kantor Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, Kejati Lampung sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:  Dongkrak PAD, Pemprov Bakal Bangun 7 BUMD

“Secara periodik kami melaporkan ke Kejaksaan Agung, khususnya kepada Jampidsus cq Dirdik. Kami membuat laporan perkembangan penyidikan secara rutin dan bahkan beberapa kali kami melakukan gelar perkara, ekspos di Kejaksaan Agung. Perkara ini juga kami laporkan ke KPK saat SPDP terbit. Jadi semua kinerja kami terpantau oleh pusat, sifatnya sentralistik. Kami semua dalam pantauan,” tandas Tedi diamini Ari Wibowo di Ruang Pemeriksaan Pidana Khusus pada Kejati Lampung.

Berikut isi surat dari Kejaksaan Agung ke Kejati Lampung yang kami terima tentang perkara ini. Bahwa berdasarkan surat tersebut, perkara yang mendapat asistensi dari Kejaksaan Agung ini dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Baca Juga:  Anggotanya Jadi TSK Korupsi, Laporan Harta Kepala BPPRD Lamsel Burhanuddin ke KPK: Rp 5,3 M

Dinyatakan bahwa honor tetap dikucurkan kepada Tim Raperda dan Rapergub serta Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Sehingga pemberian honor tanpa adanya kegiatan merupakan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Setelah dihitung jumlah honor yang dikucurkan adalah sebesar Rp2.316.450.000.

Tedi Nopriadi hanya memberikan klarifikasi soal angka miliaran rupiah tersebut. Menurut dia, hitungan itu didapat dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. “Kalau kerugian negara (dalam perkara ini_read), itu kan masih versinya BPK. Itu kan masih sumir. Masih kalimatnya pemborosan. Angka (Rp2,3 miliar lebih_read) itu dari BPK,” katanya. (Ricardo)

Arinal Djunaidi Kejati Lampung

Posting Terkait