Berkat Hakim, Kelakuan Pejabat Elite di Kejaksaan Tinggi Lampung yang Disebut Kecipratan Uang Hasil Korupsi Mustafa Ketahuan

Pejabat di Kejaksaan Tinggi Lampung yang Disebut Kecipratan Uang Hasil Korupsi Mustafa

Erwin Mursalim, anggota Brimob Polda Lampung yang berdasarkan surat perintah tugas dari Polda Lampung telah menjadi pengawal pribadi Mustafa sejak tahun 2010. Hakim mengatakan Erwin memiliki hubungan dekat dengan Musatafa sehingga Polda Lampung selalu memperbantukannya sebagai pengawal pribadi Mustafa. Hakim menegaskan ia sebagai alat negara telah terlibat dan menjadi alat politik. Foto: Ricardo Hutabarat

Fajar Sumatera – Erwin Mursalim seorang anggota Polri yang bertugas berdasarkan surat perintah Polda Lampung untuk menjadi pengawal pribadi dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dihadirkan ke dalam persidangan pada PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 4 Maret 2021. Mustafa sendiri adalah orang yang didakwa KPK atas perkara suap dan gratifikasi.

Erwin Mursalim diketahui sudah menjadi pengawal pribadi Mustafa sejak tahun 2010. Saat itu Mustafa adalah Wakil Bupati Lampung Tengah.

Baca Juga:  Ketua KPK Firli Bahuri Sanjung Kinerja Kejati Lampung: Prestasinya Luar Biasa

Erwin Mursalim sebelumnya sudah berulang-ulang kali disebut sebagai orang yang melakukan komunikasi dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung atau setidak-tidaknya yang berurusan dengan aparat penegak hukum dalam hal penyediaan jatah bulanan sebagai dana operasional keamanan.

Ketika diperiksa, Erwin Mursalim yang hadir ke PN Tipikor Tanjungkarang itu, didampingi oleh anggota kepolisian dari bidang Propam Polda Lampung.

Ia berkali-kali membantah apa yang telah disebutkan oleh para saksi-saksi sebelumnya. Hakim menilai, Erwin Mursalim sangat dekat dengan Mustafa sebab sudah sejak dulu Polda Lampung selalu menjadikannya pengawal pribadi Mustafa lewat surat perintah tugas.

Hakim anggota terlihat jengkel dengan Erwin yang berkali-kali membantah dan mengatakan tidak pernah menjadi penghubung dan terlibat dalam bagian peristiwa pemberian uang ke lembaga penegak hukum.

Baca Juga:  Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Lampung Timur, Sekda Syahrudin Putera Diperiksa?

Akhirnya hakim anggota membeberkan isi BAP dari saksi-saksi yang menjelaskan pemberian uang lewat Erwin Mursalim.

Dalam penyebutan hakim anggota tersebut, terungkap bahwa ada aliran dana senilai Rp 215 juta kepada seorang dengan jabatan Kajati; Rp Aspidsus Rp 50 juta dan kemudian Asintel Rp 50 juta.

Kendati demikian, Erwin tetap membantah. Sehingganya hakim anggota meminta jaksa dari KPK mempertimbangkan kesaksian dari Erwin tersebut. “Pak JPU! Tolong dipertimbangkan,” tutur hakim anggota tersebut.

Diketahui, uang hasil ijon proyek dari Dinas Bina Marga Lampung Tengah yang mengucur ke orang dengan jabatan di Kejaksaan Tinggi Lampung tersebut, dikumpulkan oleh Taufik Rahman, seorang kepala dinas pada Dinas Bina Marga.

Uang itu yang kemudian oleh Taufik Rahman diserahkan kepada Erwin Mursalim. Taufik Rahman yang akhirnya menjalani vonis atas statusnya sebagai pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah diperiksa oleh Jamwas pada Kejagung pada 1 Maret 2019.

Baca Juga:  BPK Perwakilan Lampung Beri Klarifikasi Soal Dugaan Keterlibatan Anak Buahnya Dalam Kasus Korupsi Lampung Utara

Pemeriksaan itu berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Taufik kepada reporter Fajar Suamtera membenarkan dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung [Kejagung].

Saat diperiksa sebagai saksi di perkara Mustafa pun, Taufik Rahman mengaminkan aliran uang ke institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Apa yang disampaikan di ruang persidangan tersebut sejatinya belum terbuka secara keseluruhan. Uang hasil korupsi Mustafa seyogyanya tidak hanya mengucur ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pada perjalanan persidangan, sejumlah saksi telah menyatakan bahwa uang hasil korupsi tersebut juga mengalir ke Polda Lampung, Polres Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Selain itu juga, Mustafa sempat mendanai pencicilan tanah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Mako Brimob Polda Lampung di masa Polda Lampiung dipimpin Irjen Pol Sudjarno.

Total uang yang mengalir ke kejaksaan dan kepolisian senilai Rp 7 miliar. Rp 5,5 miliar ke institusi kepolisian dan Rp 1,5 miliar ke kejaksaan atau disebut timbangan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Erwin Mursalim Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Lampung KPK Mabes Polri PN Tipikor Tanjungkarang Polda Lampung

Posting Terkait