Bersinergi Dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

Oleh: Supriyadi, S.Kep., Ns., M.Kes
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

 

 

PENDAHULUAN

Dalam upaya menacapai tujuan nasional pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), Visi-Misi dan 9 Agenda Prioritas Nawa Cita. Strategi pembangunan nasional; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa.[1] Dukungan dalam pembangunan desa tercantum dalam 8 (delapan) Prioritas Utama Kebijakan Pemberdayaan Desa, yakni: 1). Mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan; 2). Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat Undang-Undang Desa; 3). Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan; 4). Memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif; 5). Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; 6). Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat; 7).Melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan; 8). Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.[2]

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrumen regulasi dalam menerapkan nawa cita presiden. Target presiden dalam RPJMN pada tahun 2019 penurunan desa tertinggal 5.000 desa dan  peningkatan desa mandiri 2.000 desa. Berbagai upayapun dilakukan sebagai dukungan untuk mencapai target yang ditetapkan hingga 2019.[3] Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara, dalam APBN tahun 2019 pagu anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp70 triliun. Peningkatan anggaran dana desa sangat signifikan bila kita bandingkan dengan tahun 2017, yang hanya dialokasikan senilai Rp60 triliun dengan rata-rata secara nasional perdesa menerima Rp 800,4 juta.

Masalah yang kemudian muncul adalah belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah Desa. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (Aparatur) di Desa yang beragam, kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi.

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah ketidaktahuan, dan resiko tindakan penyalahgunaan dana (fraud) di Pemerintah Desa.  Kecurangan atau fraud  merupakan tindakan korupsi (corruption), penggelapan asset (assets misappropriation), dan rekayasa pelaporan (fraudulent statement).[4]Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi dalam pengelolaan APBDesa, baik berupa penggelapan aset, kecurangan laporan keuangan, pada penyajiaan laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Potensi kecurangan ini perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat Daerah sebagai  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan berbagai upaya meminimalisir dan mengatasi persoalan penatausahaan dana desa melalui sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa/Kampung, dan elemen pemerintahan berdasarkan peraturan dan pengalaman penulis.

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

  1. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ada dua unsur dalam pembinaan, pertama pembinaan berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Sedangkan pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

  1. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan memiliki beberapa fungsi:

  1. Mencegah penyimpangan-penyimpangan,
  2. Memperbaiki kesalahan atau kelemahan, dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan.
  3. Mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen.
  4. Mempertebal rasa tanggung jawab.
  5. Mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari standar.

Secara umum, pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut: menetapkan standar untuk pengawasan, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai, membandingkan hasil dengan standar, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi.

Dengan memahami definisi pembinaan dan pengawasan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari kedua proses ini adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap  proses bisnis pemerintahan desa dilakukan sesuai kriteria/ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan khusus dilaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa/kampung adalah: [5]

  1. Memastikan ketepatan lokasi penyaluran dana desa ke desa yang berhak menerima,
  2. Memastikan ketepatan kelengkapan syarat penyaluran dana desa,
  3. Memastikan ketepatan waktu penyaluran dana desa,
  4. Memastikan ketepatan jumlah dana yang diterima dan disalurkan, dan
  5. Memastikan ketepatan penggunaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku.

 

  1. Peran Pembinaan dan Pengawasan.

Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pada Bab XIV Pasal 112 (Ayat) 1: Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

 

  1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara terinci peran pembinaan meliputi:

  1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
  2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  7. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  11. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
  12. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  13. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
  14. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 115).[6]

Peran pembinaan oleh Pemerintah Daerah didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

  1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat.

Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan kabupaten/kota melalui pendelegasian kepada Camat. Dalam naskah Undang-Undang Desa, camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa, khususnya untuk penyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) ataupun evaluasi rancangan peraturan desa (Raperdes). Jika camat memperoleh delegasi dari bupati/walikota, maka camat berwenang melakukan penilaian terhadap LPPD ataupun Raperdes. Pemerintah tentu akan memberikan pedoman tentang fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat kepada desa tersebut.

Di samping itu, sesuai ketentuan Pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara eksplisit mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan camat kepada desa sebagai berikut:[7]

  1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
  2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
  3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
  4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
  6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
  7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
  8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
  10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
  11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
  13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  14. Fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
  15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa sertapenetapan dan penegasan batas desa.
  16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
  17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
  18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Bila disimpulkan maka peran dan fungsi kecamatan meliputi 4 (empat) fungsi yakni: 1) Sosialisasi terkait kebijakan, baik melalui berbagai pertemuan dan kegiatan di tingkat desa maupun kecamatan; 2) Fasilitasi dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes) termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan administratif pencairan dana desa serta meneruskan pertanyaan ke tingkat kabupaten; 3) Verifikasi: syarat dan dokumen kelengkapan pencairan dana desa; 4) Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan.[8]

 

  1. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.

Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa, tetapi dengan adanya kepala desa yang terjerat kasus korupsi maka hal ini menjadi konsen bersama dalam upaya pencegahan tindak pidana. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Pengawasan BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.[9]

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kampung (LKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
  3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

 

  1. Pengawasan Oleh Masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa secara akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta. Pengawasan masyarakat (social control) penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung  melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat (social control) terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya  di bidang  pembangunan meliputi: [10]

  1. Adanya pengaduan masyarakat di bidang pembangunan, di antaranya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa.
  2. Kasus-kasus yang dilaporkan di antaranya  penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan.
  3. Kurangnya disiplin aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
  4. Masalah pelayanan aparatur Desa yang kurang baik  terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kasus-kasus dan permasalahan di maksud disampaikan  dengan berbagai cara  seperti pengaduan langsung kepada perangkat atau pimpinan  di tingkat atasnya (Camat, Bupati, DPRD dan Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Negeri), melalui pemanfaatan media masa  baik cetak maupun elektronik  dan bahkan tidak jarang dilakukan dengan demontrasi massa.

 

  1. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud, ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung beserta kegiatannya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan kampung, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran APIP dilakukan dengan dua cara; Pertama peran assurance dan peran consulting. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system, atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan assurance, berupa kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi (BPKP, 2014).[11] Melakukan pemeriksaan operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan; Peran consulting atau konsultasi bersifat memberikan saran, atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan antara APIP dan Manajeman. Kegiatan berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi. Beberapa contoh kegiatan consulting yang lazim dilaksanakan:

  1. Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  2. Ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten;
  4. Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber;
  5. Melakukan pemeriksaan regular/operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan;
  6. Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa;
  7. Pendampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal  Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa/kampung.

 

 

 

PENUTUP

Pembinaan dan pengawasan keuangandesa/kampung merupakan tanggungjawab besar, mengingat keberhasilan pembangunan desa menentukan tercapaian tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Pemerintah Pusat juga telah memprioritas kan pembangunan pedesaan sebagai target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara umum dan fungsional. Secara umum pembinaan dilakukan oleh Bupati (melalui SKPD terkait; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Camat), secara khusus pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh APIP.

Memperhatikan banyaknya proses dan prosedur pembinaaan dan pengawasan diatas hendaknya masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi yang sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. Sehingga keberhasilan pembangunan desa dapat tercapai.

 

[1]Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan Nasional. Sasaran, Arah, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Desa dalam RPJMN 2015-2019.

[2]Ibid.

 

[3]Ibid.

[4]Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.Audit Intern. Ciawi, BPKP (2014) hal:7.

 

[5]Pedoman Pengawasan Dana Desa. Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/19. Jakarta 2016.

[6]Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

 

[7]Peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa. Kemendagri Jakarta, 2016.

[8]Muhammad Syukri.Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa. Seri UU Desa No. 1/Des/2015 diakses pada 9 Agustus 2017 di www.smeru.or.id.

[9]Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

[10]Ochotan Fredie A. Pengawasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, Tesis. Institut Pertanian Bogor, 2006.

[11]Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Audit Investigatif. Ciawi, BPKP (2014) hal: 3

 

Posting Terkait