BLT Kemensos Tidak Tepat Sasaran, Rosim : Wajar ! Data Kemiskinan Dinsos Lamteng Amburadul

Lampung Tengah – Data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebesar Rp 600 ribu dari Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), di Lampung Tengah diduga tidak tepat sasaran. Hal ini disoroti oleh Serikat Mahasiswa Dan Pemuda Lampung (SIMPUL) melalui ketuanya Rosim Nyerupa.

Menurut Rosim hal ini terjadi disebabkan oleh data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) setempat yang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos), disinyalir amburadul.

sapaan akrab Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung itu, membeberkan beberapa temuan penerima BLT Kemensos yang diduga amburadul seperti yang terjadi di Kelurahan Komering Agung dan Kelurahan Gunungsugih Raya.

“Dalam daftar penerima bantuan tersebut di Kelurahan Gunungsugih Raya masak terdapat warga yang beralamatkan di Komering Agung. Begitu juga data penerima di Kelurahan Komering Agung masak terdapat warga yang beralamatkan Komering Putih. Sebagai contoh, didata daftar penerima yang ada di Kelurahan Gunungsugih Raya, Pak Mulyono disana tertulis alamatnya Komering Agung Dusun 02 RT 01 tapi masuk di Kelurahan Gunungsugih Raya. Inikan jelas kacau sekali. Belum lagi jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Komering Agung yang seharusnya ada lima lingkungan, didata penerima terdapat sepuluh. Ini kan fatal sekali. Pertanyaannya ini fiktif atau bagaimana? Kok bisa sudah ada 10 lingkungan? Tidak menutup kemungkinan di kampung lain terjadi,” tegasnya.

“Seharusnya Dinsos sebelum mengirim data ke pusat memastikan dulu dengan matang, apakah data tersebut sesuai dengan data yang diajukan aparatur kampung. Temuan-temuan ini jelas loh, amburadul. Saya menduga data yang dipakai Dinsos adalah data lama,” ucap aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung itu seraya menyayangkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan data yang dimiliki Dinas Sosial yang diduga amburadul menunjukkan kinerja Kepala Dinas yang perlu lambat dan tidak progres perlu dievaluasi.

“Amburadulnya data tersebut menyebabkan bansos tidak tepat sasaran. Imbasnya, warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dan aparatur kampung baik dari RT hingga Lurah yang menjadi sorotan masyarakat. Padahal penyakitnya ini di Dinas Sosial. Jadi apa kerjaan kadis itu kalau data kemiskinan didaerah kita saja amburadul. Kenapa pembaharuan per 3 bulan sekali tidak dilakukan. Kalau dilakukan tidak ada ceritanya tidak tepat sasaran,” tandas Ketua Forum Silaturahmi Muli Mekhanai (FSMM) Lampung Tengah itu.

Rosim juga mengingatkan ditahun 2019 lalu Dinsos mendapat nilai merah dari Ombudsman Provinsi Lampung. “Seharusnya (nilai merah) ini menjadi bahan evaluasi mereka untuk melakukan perbaikan. Peningkatan kualitas SDM aparatur dinas dan juga pelayanan publik. Peristiwa ini justru menunjukkan tidak ada progres Kepala Dinas selaku perpanjangan bupati di Dinas Sosial” tukasnya.

Sebagai kontrol sosial, Rosim menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui langsung dengan Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah untuk mengkonfirmasi langsung.

Sebelumnya, Koordinasi Kemensos sebelum bantuan ini disalurkan jelas. Sebagaimana diberitakan republika.co.id, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan data penerima bantuan sosial justru berasal dari tiap desa atau kelurahan.

Data yang dihimpun oleh desa tersebut kemudian diserahkan terlebih dahulu ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum diserahkan ke Kementerian Sosial.

“Data datangnya dari desa/kelurahan. Bukan dari Kemensos. Kemensos terima data dari desa/kelurahan kemudian naik ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, baru ke Kemensos,” ujar Juliari saat dikonfirmasi Republika.co.id,Kamis (7/5).

Kemudian, Mensos meminta agar Dinas Sosial di daerah memverifikasi kembali data dari petugas kelurahan dengan data yang diserahkan ke Kemensos. Semua penting agar tepat sasaran.

Saat disinggung apakah data yang digunakan tersebut menggunakan data terkini, Juliari menyerahkan kembali ke Dinas Sosial masing-masing daerah.

“Data terkini atau tidak tergantung yang kirim. Bukan Kemensos. Verifikasi ulang juga adalah tugasnya Desa/Kelurahan,” ungkapnya.

“Nah sekarang tinggal dicek. Apakah data yang dikirim dari desa/kelurahan ke Dinsos Kabupaten/Kota sama dengan data yang dikirim Dinsos Kabupaten/Kota kepada Kemensos? Ini yang harus dicek,” kata dia.

Kendati demikian, ia menyebut tiap data yang diserahkan ke Kemensos pun telah diverifikasi ulang oleh desa/kelurahan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Ya harusnya begitu (sudah update) karena Kemensos minta ke seluruh Dinsos Kabupaten/Kota untuk memberikan update 3 bulan sekali kepada Kemensos. Dan ini sudah berjalan sekitar 4-5 tahun,” ucapnya. (rls/Iis)

BLT Kemensos Lampung Tengah

Posting Terkait