BPK Temukan Kejanggalan di Mesuji

Ilustrasi. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kejanggalan pada pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses terhadap pimpinan dan Anggota DPRD Mesuji, yang jumlahnya nyaris menyentuh Rp 1 miliar, yakni  Rp 975,46 juta.

Nugroho Heru Wibowo selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan BPK, dalam laporannya menjelaskan pada 2017, Sekretaris Dewan DPRD Mesuji menganggarkan belanja penerima lainnya pimpinan dan Anggota DPRD  Rp 4,189 miliar lebih dan telah direalisasikan sampai 31 Desember Rp 3,969 miliar  atau 94,74 persen.

Hasil belanja tersebut diketahui terdapat permasalahan tunjangan komunikasi intensif dan reses pimpinan dan Anggota Dewan Rp 624,75 juta.

Baca Juga:  Bendahara Bawaslu Lampung Adalah Orang di Balik Penempatan Rp2,93 Miliar Pada Rekening Pribadi FR

Hasil pemeriksaan BPK, Sekwan DPRD membayar  tunjangan komunikasi intensif dan reses sebesar 5 kali dari representasi Ketua DPRD, masing-masing Rp 10,5 juta (5 x Rp 2,1 juta).

Menurut dia, seharusnya pembayaran itu mengacu pada kemampuna daerah Mesuji yang oleh Tim TAPD, Kabupaten Meusji masuk kategori sedang dalam kemampuan keuangan.

Bahkan, dia menjelaskan, kalau mengacu pada  Surat Edaran (SE) Menteri Dalam negeri (Mendagri) No.1883.31/7808/SJ, kemampuan keuangan Kabupaten Mesuji masuk kategori rendah.

Dengan demikian, besaran tunjangan komunikasi intensif dan reses seharusnya 3 kali tunjangan represetasi Ketua DPRD sehingga terdapat kelebihan tunjangan sebesar Rp 621,75 juta. Rinciannya kelebihan tunjangan komunikasi intensif Rp 374,85 juta dan tunjangan reses Rp 249,9 juta.

Baca Juga:  BPK Mulai Periksa Bantuan Partai, Dana Desa, dan Keuangan Daerah

Selain itu, BPK juga menemukan persoalan pembayaran pada SPJ pada Oktober atas komunikasi intesnif Rp 121,95 juta. Dan tunjangan transportasi pada September Rp 225,76 juta yang pembayarannya dirapel pada Oktober. Dasar pembayarnnya adalah Perdan NO.8 tahun 2017.

Namun, menurutnya, pembayaran itu tentu tak sesuai dengan kemampuan daerah.

Sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 975,46 juta, dengan rincian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 374,85 juta, tunjangan reses Rp 249,9 juta, dan rapel tunjangan komunikasi intensif transportasi pada September Rp 350,71 juta.

Baca Juga:  Pemprov Sambut Baik Kehadiran BPK dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa TA 2015-2018

Atas temuan tersebut, Sekwan DPRD Mesuji dan TPAD sependapat dengan temuan BPK RI dan akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Atas dasar itu, BPK menilai Sekretaris DPRD tak cermat dalam membayar tunjangan reses sampai tunjangan operasional pimpinan DPRD.  Dia merekomendasikan Sekwan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap dan pengendalian dalam perjalanan dinas.

BPK menegaskan Sekwan juga harus menarik kelebihan pembayaran tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 975,46 juta.

BPK  juga merekomendasikan Bupati Mesuji untuk memerintahkan Sekretaris kabupaten, untuk lebih cermat membayar  tunjangan kiomunikasi intensif, reses, dan serta dana operational pimpinan DPRD. (*)

BPK

Posting Terkait