Cari Perlindungan Hukum, DPC Demokrat Bandarlampung Datangi PTUN

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandarlampung mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung untuk memohon keadilan dan perlindungan hukum, setelah Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan kubu KSP Moeldoko melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

“Kami (Pengurus DPC Demokrat Bandarlampung) bersama para anggota Fraksi pada hari ini datang ke PTUN untuk memohon perlindungan hukum dan mencari keadilan,” kata Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS .Selasa (16/11).

Menurutnya, melalui nomor surat 025/DPC.PD/DL/XI/2021 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) yang disampaikan melalui Ketua PTUN Bandarlampung tersebut, seluruh pengurus Partai Demokrat se-Bandarlampung satu suara .

“Dalam artian kami kompak menolak pengesahan Demokrat versi Moeldoko di Kongres Luar Biasa Deli Serdang awal tahun lalu, ” jelasnya

Ia menambahkan, kedatangan DPC Demokrat ini ke PTUN sebagai bentuk untuk menyelamatkan Partai.

“Sebagai pengurus yang sah, kami datang ke PTUN untuk menyelamatkan partai, dan tentunya mendukung dan tegak lurus dengan kepemimpinan Mas AHY sebagai ketua umum, bukan Moeldoko. Harapan kami semoga keputusan PTUN mendatang sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Menkumham dan MA,” tutupnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko lewat pakar hukum dan advokat Yusril Ihza Mahendra menempuh jalur hukum dengan melakukan judicial review Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai. Upaya itu pun kandas setelah MA menolak Judicial review yang dilancarkan kubu Moeldoko.

Posting Terkait