Cegah Praktek KKN, Kabupaten Mesuji Minta Pendampingan KPK

Cegah Praktek KKN, Kabupaten Mesuji Minta Pendampingan KPK

Cegah Praktek KKN, Kabupaten Mesuji Minta Pendampingan KPK.

MESUJI – UNTUK mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel.

Kabupaten Mesuji, meminta pendampingan langsung kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan.

Bupati Kabupaten Mesuji, Khamami, mengaku, telah mengirimkan surat permohonan pendampingan atau saran serta petunjuk oleh KPK untuk mengawal seluruh proses prlaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten setempat.

“Selama ini semua orang berpikir bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkup PUPR diwarnai oleh praktek KKN. Seseorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas. Mulai hari ini dengan diajukannya surat kepada KPK tersebut sebagai wujud deklarasi, niatan yang tulus serta serius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas PUPR,” papar Khamami, Senin (12/3/2018).

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut, salah satunya adalah, melaporkan bahwa tahun 2018, Dinas PUPR Mesuji mengalokasikan anggaran sebesar Rp195.244.787.929,29.

Pagu tersebut terbagi dalam beberapa program dan kegiatan, yakni, Bidang Bina Marga Rp129.463.320.587, Bidang Sumber Daya Air Rp28.420.161.400, Tata Ruang Rp1.947.371.942, Bidang ALKL (alat berat dan perbengkelan) Rp31.086.125.000, dan Sekretariat Rp4.327.809.00.

Surat permohonan dengan No.600/771/IV.07/MSJ/2018 yang ditandatangani oleh Bupati Khamami.

Juga ditembuskan kepada Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Kapolres Mesuji, dan Kejari di Menggala.

“Pemerintah Kabupaten Mesuji akan mengembalikan citra Dinas Pekerjaan Umum menjadi positif sehingga di dalam melaksanakan pekerjaan guna menjawab permasalahan masyarakat dapat efektif tanpa dihantui perasaan takut dan bersalah,” ungkap Khamami.

Menindaklanjuti surat Bupati Mesuji tersebut, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, juga mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada segenap komponen pengelola barang/jasa serta seluruh pegawai di PUPR baik PNS maupun tenaga honorer.

“Ini semua bertujuan agar dalam menjalankan tugas bisa menghindari diri dari praktek KKN, pungli serta perbuatan tercela lainnya,” tegas Najmul.

Adapun isi edaran dari Dinas PUPR Mesuji tersebut, lanjut Najmul, di antaranya, meminta kepada seluruh pejabat struktural, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Teknis Kegiatan dan seluruh pegawai di lingkup Dinas PUPR, berperan pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami juga meminta untuk seluruh pejabat yang termaktub, untuk menghindari kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas PUPR Mesuji, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya, dan bila melanggar siap mengahadapi konsekuensinya,” ungkapnya. (*/ZN)

Kabupaten Mesuji Pendampingan KPK Praktek KKN

Posting Terkait